Menhub Budi Percaya Kebijakan WFH bagi PNS Bisa Urai Kepadatan Arus Balik Lebaran 2024

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan atau bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan PNS pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Kebijakan ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. 

Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

"Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas, Sabtu (13/4/2024). 

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

Instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

"Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi," imbuh Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH paling banyak 50 persen, di antaranya bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya. 

"Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO," papar Anas.

Pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total mencapai 10 hari. 

"Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan ada kebijakan Work From Home (WFH) pada pekan depan. Tujuannya, guna mengurai kendaraan pada arus balik mudik Lebaran 2024.

Dia mengatakan, usulan itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Dia melihat waktu yang tersedia untuk arus balik ini terbilang lebih sempit ketimbang arus mudik.

"Arus balik itu terjadi pada Minggu dan Senin. Karena Senin itu terakhir libur. Kita melihat bahwa waktunya ini sangat pendek dibanding (arus) mudik," kata Menhub Budi di kantornya, Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Menurut dia, kebijakan WFH bisa memberikan ruang lebih leluasa kepada pemudik yang kembali ke Jakarta. Usulan ini baru akan disampaikan pada 11-12 April 2024.

"Oleh karenanya kita ingin, akan melakukan manajemen (lalu lintas) agar ini akan lebih rileks, kita lagi mengusulkan ke pak Presiden untuk work from home di hari Selasa dan Rabu," ia menambahkan.

Dia berharap usulannya ini akan disetujui oleh Kepala Negara. Jika demikian, ada keleluasaan pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Harapannya, tidak ada penumpukan kendaraan menuju ke Jakarta dan sekitarnya.

"Ini baru didiskusikan, baru diusulkan, mudah-mudahan presiden setuju. Kalau itu berhasil, itu berarti mereka bisa bekerja secara online dari tempatnya masing-masing," urainya.