Tembus 16.000 per USD, Rupiah Bakal Makin Anjlok Imbas Konflik Iran dan Israel?

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 berpotensi meleset dari target 5 persen yang ditetapkan pemerintah.

Menyusul, meningkatnya ketegangan geopolitik di  Timur Tengah akibat konflik Iran dan Israel.

"Sebenarnya sebelum ada eskalasi iran Israel, semua pihak yakin 5 persen tercapai. Tapi barangkali, kalau eskalasi ini lebih besar dan lebih lama dan membuat gamang banyak pihak, mungkin target 5 persen akan challenging (menantang)," katanya dalam webinar Dampak Konflik Iran - Israel ke Ekonomi RI di Jakarta, Senin (15/4).

Bahkan, ekonomi Indonesia 2024  diprediksi hanya tumbuh di rentang 4,6 sampai 4,8 persen di tahun ini jika konflik antara Iran dan Israel terus berlanjut.

"Mungkin akan bisa terdorong ke bawah, sekitar 4,6 sampai 4,8 persen karena gangguan dari itu," ujar Bambang.

Dia mencontohkan, sejumlah sinyal buruk yang telah dirasakan ekonomi Indonesia adalah tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). Merujuk data real time Google Finance, nilai tukar rupiah mencapai Rp16.096 per USD pada penutupan perdagangan Jumat (12/4).

"Jadi, intinya secara eksternal memang kita akan menghadapi tantangan yang serius. Dan ini yang bisa membuat Rupiah menjadi tertekan," bebernya.

Selain itu, konflik antara Iran dan Israel juga berpotensi mendorong laju inflasi yang lebih tinggi. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan berbagai bahan pangan hingga minyak mentah asal impor akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Jadi perkiraan saya inflasi akan lebih tinggi. Satu karena memang ada masalah di dalam negeri yaitu harga pangan bergejolak. Dua, inflasi yang kemungkinan berasal dari harga yang diatur pemerintah. Apakah itu BBM, apakah elpiji, atau yang lainnya," ungkap Bambang.

Dia meminta pemerintah untuk memastikan sektor konsumsi domestik tetap terjaga untuk menopang perekonomian nasional. Antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pilkada serentak hingga menjalankan pembangunan infrastruktur fisik di sejumlah daerah. 

"Jadi harapan satu-satunya agar pertumbuhan ekonomi masih bisa 5 persen adalah dampak dari pilkada. Kemudian, barangkali intensitas konsumsi yang sifatnya fisik masih akan terjadi," ujar Bambang.