Sukses

Mengukur Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Panasnya Konflik Iran-Israel

Pemerintah Indonesia merespon cepat atas perkembangan konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel ke fasilitas Diplomatik Iran di Damaskus dan serangan balasan Iran ke Israel.

Liputan6.com, Jakarta Merespon cepat atas perkembangan konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel ke fasilitas Diplomatik Iran di Damaskus dan serangan balasan Iran ke Israel, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi dengan melibatkan seluruh unsur Kedeputian  bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan sejumlah Duta Besar pada Senin (15/4/2024).

Mencermati perkembangan terkini kondisi di Kawasan Timur Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto turut mengundang Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf), Duta Besar (Dubes) RI Amman, Dubes RI Teheran, dan Perwakilan KBRI di Beirut guna menyampaikan kondisi terkini terkait situasi di Timur Tengah, yang nantinya akan menjadi background langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

“Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan assesment untuk upaya deeskalasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.

Dubes RI di Amman (Jordania) menyampaikan update perkembangan situasi di kawasan dan menyampaikan harapan kiranya perkembangan ini tidak mengalami eskalasi karena akan berdampak pada ekonomi negara-negara di kawasan dan termasuk berdampak ke Indonesia.

“Berbagai pihak saat ini berupaya untuk meredam eskalasi konflik. Secara umum, ketegangan di kawasan meningkat, namun sejauh ini masih dapat dikelola,” ungkap Dubes Ade Padmo Sarwono.

Dubes RI Teheran (Iran) juga menyampaikan perkembangan politik dalam negeri Iran dan antisipasi berbagai dampak eskalasi dari serangan Iran ke Israel.

“Kita perlu mengantisipasi dampak ketegangan di kawasan dan disrupsi logistik serta rantai pasok, karena pentingnya posisi dan jalur Selat Hormuz yang mengakomodasi puluhan ribu kapal per tahun,” papar Dubes Ronny P. Yuliantoro.

Dirjen Aspasaf Abdul Kadir Jailani turut menekankan perlunya antisipasi kemungkinan eskalasi dari situasi yang ada di kawasan pada saat ini. Abdul Kadir juga menyampaikan bahwa semua pihak saat ini tidak menginginkan eskalasi.

Namun, perlu diantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan dampaknya terhadap ekonomi mengingat nilai penting Selat Hormuz dan Laut Merah, serta pengaruh terhadap harga minyak dan biaya logistik.

 

2 dari 3 halaman

Konflik Geopolitik

Peningkatan konflik geopolitik Iran dan Israel pada akhir pekan kemarin memberi dampak terhadap kondisi perekonomian global. Harga minyak mentah global masih berfluktuasi. Pada perdagangan (15/04) harga minyak mentah jenis Brent melemah 0,18% (dtd) ke level 90,29 USD/Barel, jauh lebih tinggi jika dibandingkan posisi 1 Januari 2024 sebesar 77,4 USD/Barel, dan minyak mentah jenis WTI turun 0,28% ke level 85,42 USD/Barel, lebih tinggi dibandingkan posisi 1 Januari 2024 sebesar 71,65 USD/Barel.

Eskalasi konflik geopolitik tersebut juga telah membuat indeks US Dollar meningkat, yang menyebabkan melemahnya indikator finansial sejumlah negara terutama emerging market.

Mayoritas nilai tukar di Kawasan Asia Pasifik bergerak melemah terhadap US Dollar, pada senin (15/04) seperti Baht Thailand dan Won Korea terdepresiasi sebesar 0,24% (dtd), dan Ringgit Malaysia sebesar 0,24% (dtd). Mayoritas bursa di Asia Pasifik juga bergerak di zona merah. Pada Penutupan Pasar (15/04) indeks FKLCI Malaysia melemah 0,55% (dtd), diikuti Kospi sebesar 0,42% (dtd).

 

3 dari 3 halaman

Pasar Saham

Untuk Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Pasar Spot Rupiah domestik masih ditutup seiring dengan adanya libur Hari Raya Idulfitri. Namun demikian berdasarkan data pasar spot luar negeri (Trading Economics), nilai tukar Rupiah berada di level Rp16.060 atau mengalami apresiasi 0,31% (dtd), lebih baik dibandingkan negara- negara lain seperti Korea, Filipina, dan Jepang.

Guna meredam dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik geopolitik Iran dan Israel, Pemerintah juga mencermati kondisi APBN agar dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber.

Koordinasi lebih lanjut akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan bauran kebijakan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.