Freeport Indonesia Setor ke Pemerintah Daerah Rp 3,5 Triliun

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut tak ada jalan yang cukup sulit dalam penambahan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Dia menilai, penambahan 10 persen saham milik pemerintah bukan perkara sulit.

Bahlil mengatakan, penambahan saham jadi 61 persen menjadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Melihat porsi saham saat ini, Bahlil Lahadalia menilai negosiasinya tidak akan sulit nantinya.

"Kita minta penambahan divestasi saham 10 persen, sekarang Freeport sudah 51 persen (saham pemerintah), nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, itu nanti kita punya penambahan lagi 10 persen jadi 61 persen, jadi freeport bukan lagi Freeport McMoran, Freeport Indonesia," ungkap Bahlil saat ditemui di rumah dinasnya, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

"Kalau punya kita sendiri kita mau memperbanyak kenapa kita bikin susah diri begitu loh," ia menambahkan.

Bahlil menegaskan, Freeport McMoran, sebagai induk PTFI disebut sudah memberikan sinyal pelepasan 10 persen saham lagi. Dia yang mengaku terlibat dalam tim negosiator memastikan kesepakatannya akan rampung dalam waktu dekat atau sekitar Juni 2024.

"Harus mau lah, negara-negara kita kok. Saya termasuk salah satu yang menegosiasikan itu, jadi InsyAllah," tegas dia.

Masih pada konteks perpanjangan IUPK, Bahlil mengatakan ada tugas lainnya yang harus dipenuhi PTFI. Yakni, membangun smelter pengolahan di tanah Papua. Saat ini PTFI sedang merampungkan smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Kita minta bantu bangun smelter di Papua. Selama ini Freeport membangun smelter di luar Papua padahal tambangnya di Papua. Kita ingin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," tuturnya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengungkap kabar terbaru mengenai penambahan saham milik pemerintah di perusahaan tersebut. Menurutnya, masih banyak aspek negosiasi yang perlu dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku negosiasi ini berjalan dengan alot. Diketahui, pemerintah akan memiliki 61 persen saham di PTFI jika negosisasi rampung. Hal ini juga jadi syarat perpanjangan izin PTFI menggarap lahan di Papua.

Tony Wenas mengungkap sejumlah poin yang kini jadi perhatian dalam negosiasi tersebut. Senada dengan Jokowi, dia berharap negosiasi rampung Juni 2024 nanti.

"Ya, ini ada proses birorkasi, administrasi, PP 96 juga perlu direvisi, kan gitu. Jadi semuanya butuh waktu, tapi mudah-mudahan bisa selesai (Juni 2024)," ucap Tony saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/4/2024).