Makan Siang Gratis Prabowo Butuh 6,7 Juta Ton Beras, Stok Bulog Cukup?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyoroti rencana program makan siang gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut kabar beredar, program tersebut membutuhkan stok beras hingga sekitar 6,7 juta ton per tahun. 

Lantaran masih proses transisi, Bayu mengatakan, Bulog belum mendapat tugas apapun terkait program makan siang gratis Prabowo. 

"Tapi kan memang sewajarnya, ini kan masih masa transisi. Kita akan tunggu kebijakan dari pemerintah baru mengenai hal ini," kata Bayu dalam sesi temu media di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Terkait angka 6,7 juta ton kebutuhan stok beras, ia menyebut itu masih belum angka pasti. Namun jumlah tersebut terus dikumandangkan sejumlah pihak, seperti saat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan MoU dengan Kapolri pada Kamis (25/4/2024) pagi ini. 

"Itu angkanya besar. Bulog belum mendapat tugas dan belum menerima secara resmi hal ini. Apakah memang akan Bulog atau tidak, kami tidak tahu. Kita tunggu nanti arahan pemerintahan yang baru," ungkapnya. 

Bayu pun masih menunggu kebijakan kongkret pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk rencana realisasi program makan siang gratis. Menurut prediksinya, penghitungan stok ketersediaan beras nasional bakal dilakukan pengalihan, dari yang sebelumnya banyak dihitung dari rumah tangga ke program tersebut. 

"Tapi sebenarnya berbedanya, kalau tadinya itu individu rumah tangga yang mengadakan, karena ini program pemerintah ini akan terjadi challenge tambahan untuk mengorganisirnya. Termasuk mengorganisir bahan baku pangannya," tuturnya. 

Impor Beras

Di lain sisi, Bulog telah mendapat penugasan kuota impor 3,6 juta ton pada tahun ini. Dimana sekitar 1,2 juta ton telah direalisasikan, ditambah yang sudah terkontrak dari Thailand sebesar 55 ribu ton, dan Kamboja 22,5 ribu ton. 

Sehingga terkait pengadaan beras, Perum Bulog harus terus melihat dinamika perkembangan ke depan. Sebab, program makan siang gratis jika jadi direalisasi wajib masuk ke dalam anggaran 2025, bukan 2024. 

"Jadi saya kira 3,6 juta ton ini Insya Allah cukup (untuk kebutuhan beras sampai akhir tahun ini). Saya cukup yakin sampai dengan September-Oktober cukup. Tapi setelah itu kita harus konsul ke pemerintah lagi sambil melihat perkembangan yang terjadi," pungkas Bayu.