Kinerja Ekspor Sawit Februari Turun 26,48%, Apa Penyebabnya?

Adapun secara YoY hingga Februari 2024 terhadap 2023, ekspor tujuan Pakistan meningkat 54,93% dari 304 ribu ton menjadi 471 ribu ton, tujuan EU naik 2,20% dari 909 ribu ton menjadi 929 ribu ton sedangkan ekspor untuk tujuan China turun 47,37% dari 1.332 ribu ton menjadi 701 ribu ton.

Selanjutnya, untuk tujuan Bangladesh turun 42,78% dari 194 ribu ton menjadi 111 ribu ton, tujuan Afrika turun 19,24% dari 769 ribu ton menjadi 621 ribu ton dan tujuan India turun 17,45% dari 928 ribu ton menjadi 766 ribu ton. 

"Dengan stok awal Februari sebesar 3.032 ribu ton, produksi CPO dan PKO 4.252 ribu ton, konsumsi dalam negeri 1.864 ribu ton dan ekspor 2.166 ribu ton, maka stok akhir Februari 2024 diperkirakan sekitar 3.259 ribu ton atau meningkat sekitar 7,49% dibandingkan stok bulan Januari 2024," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marton, mengaku saat ini pihaknya bersama Pemerintah meminta kepada Uni Eropa untuk menunda penerapan kebijakan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-free Regulation/EUDR) hingga 2026.

"Kita mendukung perjuangan pemerintah untuk (EUDR) minta diundur menjadi di tahun 2026. Kenapa demikian? karena petani-petani kita belum siap," kata Eddy Eddy Martono, dalam konferensi pers Syukuran Ulang Tahun GAPKI ke-43 tahun, di Jakarta, Selasa (27/2/2024). 

Uni Eropa akan menerapkan regulasi EUDR pada Januari 2025. Regulasi tersebut memberlakukan benchmarking atau pengelompokan negara eksportir berdasarkan tingkat risiko deforestasi, yakni ‘Tinggi Risiko’, ‘Risiko Menengah’ dan ‘Rendah Risiko’.

Berdasarkan standard UE, Indonesia dinilai sebagai negara dengan penghasil komoditas yang memiliki risiko deforestasi tinggi, salah satunya melalui ekspor minyak kelapa sawit.

Dia menilai, dengan penerapan regulasi tersebut akan mempersulit ekspor sawit ke Eropa. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Pemerintah Indonesia berencana akan mengundang Uni Eropa ke Indonesia dan Malaysia guna melihat dampak EUDR terhadap petani kelapa sawit.

Sejalan dengan hal itu, Gapki juga mendukung rencana Pemerintah yang berusaha agar Indonesia tidak dikategorikan sebagai high risk country terkait EUDR.

"Yang paling pemerintah akan perjuangkan adalah jangan sampai kita dikategorikan sebagai high risk country. Ini yang kita perjuangkan untuk masuk ke kategori low risk country," ujarnya.

Dalam kesemptan yang sama, Staf Ahli Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud, menyebut sawit bukan merupakan komoditas yang merusak hutan.

"Kita sampaikan kita bukan perusak hutan, bukan perusak alam. Hutan kita masih 120 juta hektare (ha). Di dalam hutan itu sendiri kelapa sawit hanya 16 juta ha," kata Musdalifah.

Justru, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, sejak adanya regulasi EUDR, kinerja sawit nasional jadi terganggu. Hal yang sama juga dirasakan oleh negara penghasil sawit lainnya.

"Dulu ada regulasi EUDR, sekarang sudah ada. Hampir seluruh negara produsen menolak EUDR," pungkasnya.