Hari Pertama Revisi Permendag Diterapkan, Barang Impor PMI Masuk Indonesia Tanpa Hambatan

Imigrasi Soekarno Hatta Tunda Keberangkatan 613 Pekerja Migran Non Prosedural ke Luar Negeri — Sebanyak 613 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non procedural, ditunda keberangkatannya ke berbagai negara oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Soekarno Hatta.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengklaim tidak ada lagi persoalan yang menyangkut barang bawaan penumpang asal luar negeri. Salah satunya barang kiriman dari pekerja migran Indonesia (PMI).

Menyusul, telah diberlakukannya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023 menjadi Permendag 7/2024.

Revisi tersebut mengubah tiga poin utama pada peraturan sebelumnya yakni barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMS), aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor barang dan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

"Kita melihat langsung pasca revisi permendag 36, memang tidak ada soal lagi, lancar," kata Mendag meninjau implementasi Permendag 7/2024 di Terminal 3 Bandara Soetta, Cengkareng, Banten (6/5/2024).

Tak Ada Masalah

Mendag menyebut, dirinya tidak menemukan sama sekali persolan atas kedatangan sejumlah barang milik PMI dari negara Hongkong hingga Dubai.

Dia menilai revisi Permendag 36/2023 tersebut efektif untuk mengatasi sejumlah persoalan atas barang impor yang masuk ke Indonesia.

"(Barang impor) nggak ada masalah, sama sekali, tapi memang kita belum lihat yang dari Malaysia tapi kalau yang tadi turun itu Taiwan Hongkong, Dubai, Qatar nggak ada masalah. Mudah-mudahan dengan revisi permendag itu segala hal menyangkut PMI sudah bisa diselesaikan," bebernya.

2 dari 2 halaman

Poin Revisi

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke area Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024. (Pramita/Liputan6.com)

Dalam revisi tersebut, pemerintah kini tidak membatasi jenis dan jumlah barang asal luar negeri bawaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Akan tetapi, pembatasannya berdasarkan nilai maksimal barang bawaan PMI sebesar USD 1.500 per tahun.

"Mengenai PMI di kita ngatur hanya 1.500 (USD), lebih dari itu ya bayar, kalau nggak salah 7,5 persen untuk PMI itu lebih murah bayarnya," tegasnya

Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut aturan pembatasan barang dari luar negeri khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diatur dalam Permendag 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Selain itu, pemerintah juga tidak membatasi jenis maupun jumlah barang asal luar negeri bawaan PMI. Hanya saja nilai maksimal barang bawaan masing-masing PMI ditetapkan maksimal USD 1.500 per tahun.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com