Dikawal Auditor Pemerintah, Membuat BUMN Kembali Menari Lincah

Liputan6.com, Jakarta 'Penggerak ekonomi nasional'

Tak sedikit pihak yang merujuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika mendengar tiga kata tersebut. Mulai dari pejabat negara hingga tokoh-tokoh pengamat ekonomi negeri.

Ya, bukan tanpa alasan perusahaan pelat merah dicitrakan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Berbeda dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dinilai jadi tulang punggung ekonomi, BUMN melalui sederet 'tangannya' mampu memutar perekonomian nusantara.

Perusahaan negara juga sering dilihat sebagai gajah, berukuran besar, dan bergerak tak terlalu cepat. Kedepan, ada ambisi membuat 'gajah' BUMN menari lincah. Lantas, bagaimana cara melakukannya?

Dari banyaknya faktor, pijakan atau fondasi menjadi peran paling penting guna membuat gajah menari lincah. Jika seekor gajah perlu pelatihan rutin dari sang pawang, sebuah korporasi perlu pengawalan, pengawasan, dan catatan evaluasi dari tim auditor. Sampai di sini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengambil peran.

Terlepas dari kuatnya BUMN secara keseluruhan, belakangan ini perusahaan negara sektor konstruksi tengah menjadi sorotan. Belum lagi soal masalah kinerja keuangan yang melemahkan 'fondasi'-nya, kualitas pembangunan pun ikut disorot. Opsi jalan keluar paling kuat yang diambil adalah rencana penyehatan lewat pemangkasan jumlah BUMN.

Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari mengatakan pihaknya ikut terlibat dalam penguatan BUMN Karya. Salah satunya melalui langkah audit yang dilakukan. Hasilnya, akan menjadi pedoman perbaikan fondasi BUMN.

"Sekarang belum semuanya, tapi sedang dalam proses pembenahan lah semuanya. Sedang dibenahi, nah Kementerian BUMN yang membenahi nanti mereka pakai hasil audit kita," kata Agustina kepada Liputan6.com, ditulis Senin (6/5/2024).

Langkah ini sejurus dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan konsolidasi BUMN Karya menjadi 3 perusahaan. Nantinya, dari 7 perusahaan, akan digabung menjadi 3 perusahaan saja yang bergerak sesuai klaster konstruksi, sehingga tidak tumpang tindih.

"Bisa jadi (merger) itu salah satu opsinya. Nanti mana yang lebih tepat pasti mereka lihat hasil audit kita baru mereka ambil keputusan-keputusan perbaikan," jelas Sari, sapaan akrabnya.

Proses yang dilakukan Sari dan timnya ternyata bukan omon-omon. Ada sejumlah pos tata kelola BUMN Karya yang akan disorotinya. Mulai dari laporan keuangan, kinerja perusahaan, hingga arus dana anggaran dalam proyek-proyek garapan.

"Utamanya sih sebenarnya seperti efisiensi biaya, kan banyak juga biaya-biaya atau proyek-proyek yang awalnya dihitung untung ternyata cost overrun-nya cukup tinggi. Jadi fokus kesitu, sama yaa tata kelola, kemudian bagaimana pengelolaan project-nya kenapa biayanya sampai segitu dan sebagainya," urainya.

Sasaran Audit

Langkah awal bukan baru dilakukan, peran BPKP dalam mengawal transformasi BUMN sudah dimulai beberapa tahun lalu, membuktikan auditor intern pemerintah tak tinggal diam. Pada 2022, telah dilakukan asesmen penerapan GCG terhadap 7 BUMN, termasuk anak perusahaan dan pada tahun 2023 dilakukan terhadap 4 BUMN.

"Sedangkan untuk Asesmen Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko, pada tahun 2022 telah dilakukan pada 2 BUMN dan anak perusahaan. Pada tahun 2023 dan 2024, BPKP belum melakukan Asesmen Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN dan/atau anak perusahaan karena masih dalam proses sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis terkait," ujar Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah, kepada Liputan6.com, baru-baru ini.

Sebagaimana disebut diawal, langkah gajah BUMN Karya ini tak selalu mulus. Ada sederet temuan BPKP dari audit yang sudah dilakukan. Mulai dari kinerja keuangan, laporan keuangan terkait proyek, hingga pengawasan tata kelola dalam aksi korporasi.

Pertama, belum optimalnya kinerja keuangan dan operasional. Kedua, Penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) dalam rangka keandalan penyajian Laporan Keuangan belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh. Ketiga, permasalahan aspek Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) pada aksi korporasi yang dilaksanakan.

Usai audit, BPKP berhasil menstimulasi dorongan perbaikan atas masalah-masalah tadi. Sally mencatat setidaknya ada 2 langkah yang diambil. Pertama, peningkatan komitmen untuk memperbaiki penyampaian informasi kepada publik. Kedua, upaya pemenuhan ketentuan terkini, diantaranya melalui penyempurnaan kebijakan internal perusahaan.