Holding BUMN Jasa Survei Gadeng Kejaksaan Negeri Perkuat Penanganan Hukum

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey.

Liputan6.com, Jakarta PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bekerja sama dalam Operasi Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Atang Pujiyanto dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), dan turut dihadiri oleh Direktur Operasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto pada 8 Mei 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Direktur Utama BKI Arisudono Soerono mengatakan kerja sama ini untuk membantu permasalahan hukum.

"Penandatangan ini dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum yang sedang dihadapi maupun yang akan dihadapi yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan hukum," kata Arisudono di Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Bersaing di Asia

Dia pun melanjutkan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea.

"Ini menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengklasifikasikan kapal-kapal niaga Negara Republik Indonesia dan kapal-kapal asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia," bebernya.

Dia menambahkan tujuan klasifikasi yang dilakukan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal.

"Ini tujuan memberikan penilaian teknis atas layak atau tidaknya kapal tersebut untuk berlayar," tandasnya.

2 dari 2 halaman

BKI Aktif Tegakkan Keselamatan Pelayaran di Indonesia

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI berhasil mendapatkan Statement of Compliance (SOC)

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey bersama dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melakukan Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kegiatan Sertifikasi ISPS Code.

Acara ini dihadiri oleh Bapak R. Benny Susanto selaku Direktur Operasi BKI, dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Jon Kenedi.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan Kerjasama antara BKI dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut untuk memperkuat visi Maritim Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dalam kerangka ISPS Code.

Direktur Operasi BKI, R. Benny Susanto menyampaikan bahwa BKI, sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, senantiasa berkomitmen menjadikan indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat.

"Serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional," katanya, Rabu (21/2/2024).

Sinergi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi BKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program kerja seperti Sertifikasi ISPS Code.

"Tentunya BKI akan terus berpartisipasi aktif dalam menegakkan keselamatan pelayaran dan mewujudkan visi maritim Pemerintah Republik Indonesia," imbuhnya.