Wamen BUMN Beri Bocoran Pembentukan Kementerian Perumahan Kabinet Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodno menyinggung soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan. Dengan maksud agar pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.

"Saya dengar ini mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan. Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih dekat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," ujarnya di Apartemen Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Prabowo Mau Pecah Kementerian PUPR, Ini Alasan Kuatnya

Pasalnya, pria yang akrab disapa Tiko ini menyoroti angka backlog perumahan saat ini bukannya turun, tapi justru semakin membesar.

"Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena covid. Karena waktu covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas," imbuh Tiko.

Oleh karenanya, ia meminta untuk dilakukan transformasi pola subsidi sektor perumahan dari dukungan pemerintah. Khususnya untuk mendukung pendanaan bagi pengembang semisal Perum Perumnas.

"Karena waktu saya masuk Perumnas, saya bingung juga. Ini Perum, tapi kok enggak ada dukungan pemerintah. Ini kita dorong terus, bagaimana konsep Perum ini, apa dukungan pemerintah," ungkap Tiko.

"Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama pak Budi (Saddewa Soediro, Dirut Perumnas), pak Nixon (LP Napitpulu, Dirut BTN) bingung juga. Karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya, ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developernya enggak ada," sambungnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam peluncuran proyek The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, Senin (13/5/2024). (Maul/Liputan6.com)

Tiko juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar seperti model Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tak hanya untuk konsumen, ia juga mendorong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar lebih bisa mendukung pola pembiayaan bagi pihak pengembang.

"Tapi yang harus disampaikan ke pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developer-nya. Maka developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi. Oleh karena itu nanti kita terus dorong," tuturnya.

2 dari 4 halaman

REI Siapkan Roadmap Sektor Perumahan, akan Disampaikan ke Presiden Terpilih

Sebelumnya, pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) berupaya menuntaskan berbagai persoalan di sektor perumahan. Dengan mengambil peran dalam perjuangan mengangkat dan menyampaikan permasalahan di sektor perumahan kepada pemerintah, termasuk pemerintahan baru yang akan datang.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan permasalahan di sektor perumahan sangat kompleks dan selama ini kurang ditangani dengan baik. Hal itu sudah disampaikan REI berulang kali baik melalui berbagai forum maupun saluran lain.

Isu tersebut pun mendapat tanggapan terutama dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diimplementasikan lewat Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun.

“Tidak sampai disitu, REI juga saat ini tengah menunggu jadwal untuk bertemu presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyampaikan peta jalan (roadmap) sektor perumahan dan propertinomic yang sudah kami siapkan,” ungkap dia, Selasa (7/5/2024).

Joko menambahkan, sebagai Ketua Umum REI dirinya sudah melakuksn banyak hal untuk mendorong sektor perumahan diurus secara tepat diantaranya dengan paradigma propertinomic.

Ini berlandaskan pada empat pilar yakni penguatan institusi atau kelembagaan yang mengurusi perumahan, fokus pada kebijakan dan keberpihakan, mengoptimalkan anggaran perumahan, serta mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

3 dari 4 halaman

Kerja Sama dengan UI

Selain itu, REI juga terus mengajak banyak pihak untuk berdialog maupun membuka ruang-ruang diskursus terkait sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendorong pentingnya sektor properti menjadi garda terdepan bagi pencapaian net zero emission melalui program penanaman 1 juta pohon di seluruh proyek perumahan anggota REI.

“Roadmap yang kami siapkan secara spesifik akan menjelaskan bagaimana sektor perumahan ini harus ditanggani baik skema pembiayaan maupun pola kemitraan yang dapat dikembangkan. REI sejak awal juga menjadi salah satu inisiator yang mendorong dibentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan pada kabinet mendatang,” ungkap CEO Buana Kassiti Group yang hampir dua dekade terakhir telah menekuni seluk-beluk pembangunan perumahan kelas menengah dan rumah bersubsidi tersebut.

Saat ini, REI sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar sebenarnya kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Joko, sektor perumahan yang merupakan bagian dari sektor properti bersifat padat karya sehingga terbukti efektif menjadi backbone perekonomian yang menggerakkan lebih dari 180 industri ikutan lainnya.

“Kalau sektor properti ini bisa berlari kencang, maka banyak industri lainnya yang ikutan bergerak dari produk bahan bangunan, material konstruksi, perabot dan kerajinan hingga pedagang makanan di sekitar lokasi pembangunan properti,” jelasnya.

4 dari 4 halaman

Siap Bangun 3 Juta Rumah

2.000 Rumah Subsidi Laku Terjual dalam Kurun 2 Bulan — Sebanyak 2.000 unit rumah bersubsidi di wilayah Jabodetabek dan Serang, Provinsi Banten, laku terjual dalam event Vista Pora 5.5 2024 Vista Land Group.

REI berulang kali sudah menyatakan kesiapan dan dukungan terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun. Program ini dinilai realistis dan inline dengan usaha untuk menuntaskan angka kekurangan (backlog) perumahan yang terus membengkak. Menurut Joko, jika konsisten dijalankan, maka pada 2029 jumlah backlog perumahan akan berkurang dan terkelola baik.

Dia menegaskan, pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang selama ini telah dikerjakan.

Namun harus ditanggani secara sangat luar biasa dan diluar kebiasaan (extra-ordinary) termasuk dengan memasang target pasokan yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.

“Dan yang terpenting, persoalan perumahan harus menjadi prioritas dan bukan lagi sekadar pelengkap. Karena soal rumah ini kalau tidak dikelola dengan serius akan berpotensi menjadi “bom waktu” bagi pembangunan nasional di masa mendatang termasuk pembangunan karakter manusia Indonesia. Karena karakter bangsa berawal dari rumah,” tegas Joko.