Konsumsi Terus Naik, Peluang Bisnis Distribusi Beras Masih Terbuka

Liputan6.com, Jakarta Beras menjadi panganan utama masyarakat. Konsumsi yang terus meningkat sepanjang 2019-2023 membuka peluang bisnis distribusi beras di Indonesia menjadi kian lebar.

Mengutip data Konsumsi Pangan Tahun 2023 yang dilansir Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023, konsumsi beras dan beras ketan masyarakat Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 81,23 kilogram/kapita/tahun.

Angka itu meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang bertengger di level 78,71 kilogram/kapita/tahun. Namun, konsumsi tahun 2023 turun 0,15% bila dibandingkan setahun sebelumnya yang masih sekitar 81,35 kilogram/kapita/tahun.

“Potensi bisnis distribusi beras masih potensial dan cukup menjanjikan seiring pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia,” ujar Piero Mustafa, direktur utama PT Wahana Inti Makmur Tbk (WIM) dalam keterangannya, Senin (13/5/2024).

Mengutip data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2023 mencapai 278,69 juta jiwa, meningkat bila dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang 275,77 juta jiwa. Bahkan, melonjak drastis bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang baru sebanyak 206,26 juta jiwa.

“Jumlah penduduk yang terus meningkat tentu saja ikut mendorong pertumbuhan konsumsi beras di Indonesia,” tutur Piero.

Di sisi lain, data BPS menyebutkan bahwa produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,10 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 439,24 ribu ton atau 1,39% dibandingkan produksi beras tahun 2022 yang sebesar 31,54 juta ton.

Pada saat yang sama, tahun 2023, BPS mencatat impor beras sepanjang 2023 merupakan yang terbesar selama 5 tahun terakhir yakni sebesar 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan 613,61% dibandingkan 2022.

Sementara itu, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton pada tahun 2023.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan alternatif pahit yang harus ditempuh dalam kondisi produksi padi nasional yang tengah mengalami penurunan akibat perubahan iklim El Nino.

Dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2023, dampak El Nino baru dirasakan dua hingga tiga bulan setelahnya. Penurunan produksi tersebut mengakibatkan terjadinya defisit bulanan neraca beras pada Januari dan Februari di 2024 ini.

"Importasi ini merupakan alternatif pahit, tapi harus kita lakukan. Kita sama-sama ketahui kondisi produksi padi nasional menurun akibat dampak climate change dan El Nino. Dampaknya kita rasakan beberapa bulan setelahnya, sehingga awal 2024 ini terjadi defisit bulanan neraca beras,” papar Arief dikutip dari laman badanpangan.go.id, belum lama ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Impor Beras Tak Sampai 5% dari Kebutuhan Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan impor beras mesti dilakukan untuk menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen. Ia klaim, realisasi impor beras lewat Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional.

Jokowi menyampaikan hal itu saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024), seperti dikutip dari Antara.

“Enggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand ada yang dari mana pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Itu tidak mudah,” ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Saat kunjungan tersebut, Jokowi memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, Jokowi memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni 2024.

Program itu diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi mengatakan, inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global.

Namun demikian, harga beras di Indonesia patut disyukuri mengingat ada negara lain yang mengalami kenaikan beras hingga 50 persen. Sementara itu, Jokowi mengatakan, menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah karena harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.