Akhirnya, Indonesia Masuk Daftar Proses Calon Anggota OECD

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masuk dalam daftar aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) sebagai negara yang sedang berproses menjadi anggota tetap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu usai rapat internal terkait masuknya Indonesia menjadi negara aksesi OECD di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/5/2024).

Airlangga menuturkan, permohonan Indonesia untuk menjadi negara anggota tetap OECD telah diterima melalui Ministerial Council Meeting dalam rangka memperingati 10 tahun The OECD Southeasti Asia Regional Programme (SEARP) yang digelar di Paris dua pekan lalu.

Pada agenda SEARP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida selaku pemegang keketuaan OECD itu, Airlangga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalau permohonan aksesi Indonesia bersama Argentina telah diterima OECD Airlangga menuturkan, ketentuan durasi aksesi Indonesia hingga menjadi anggota tetap OECD relatif lebih cepat dari Argentina.

"Argentina sampai rapat kemarin berproses selama 5 tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama 7 bulan," ujar dia.

Sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia antara lain Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania. Daftar negara tersebut berproses rata-rata lebih dari 2 tahun, bahkan Brasil sudah mendekati 5 tahun, demikian disampaikan Menko Airlangga. "Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut," ujar dia.

Untuk merampungkan target 7 bulan masa aksesi itu, Airlangga menuturkan, Indonesia akan belajar dari praktik yang dijalankan Chili sebagai negara dengan pencapaian tercepat penyelesaian aksesi selama 3 tahun.

"Praktik yang dilakukan beberapa negara yang telah menjadi anggota dalam aksesi itu, Costarica butuh waktu 6 tahun, Kolombia 7 tahun, Chili 3 tahun. Jadi kita harus belajar dari Chili bagaimana mereka bisa jadi anggota dalam waktu yang lebih cepat," tutur Airlangga.

2 dari 5 halaman

Indonesia Bakal Buat Memorandum

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti beberapa sesi utama Pertemuan Tingkat Menteri OECD yang diselenggarakan pada 2-3 Mei 2024 di Paris, Prancis. (Foto: Istimewa).

Setelah aksesi, Indonesia akan membuat memorandum yang mencakup 26 sektor dalam steering commitee OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.

"Arahan Presiden kita akan bentuk Project Management Office di bawah kantor Kemenko, di mana itu akan mencakup seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang jadi bagian dari OECD," ujar dia.

Sebagai tindak lanjut atas agenda itu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann telah diagendakan bertemu Presiden Jokowi di Indonesia pada rentang waktu 28-29 Mei 2024.

3 dari 5 halaman

Bakal Permudah Akses Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau tambak ikan budidaya di wilayah Karawang, Jawa Barat. (Dok. Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ragam manfaat Indonesia sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Salah satunya mendisiplinkan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Jokowi menuturkan, pemerintah mengapresiasi besar atas diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. “OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju,” tutur Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/5/2024).

Jokowi mengharapkan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD dapat mempermudah Indonesia untuk mengakses beberapa hal terkait investasi dan lembaga-lembaga internasional.

"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” tutur Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkat pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," tutur Jokowi.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu. Menko Airlangga juga mengatakan bpihaknya sudah menerima peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD dalam pertemuan dengan anggota OECD di Paris pekan lalu.

4 dari 5 halaman

Indonesia Terima Peta Jalan Aksesi dari OECD, Ini Tanggapan Sekjen ASEAN

FOTO: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn membahas beberapa isu penting, antara lain perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD, penjajakan ASEAN-GCC FTA, dan perkembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Hal itu dilakukan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Kamis, 2 Mei 2024 di Paris, Prancis.

Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan ucapan atas pencapaian Indonesia yang baru saja menerima Peta Jalan Aksesi OECD.

"Kesuksesan ini juga dirasakan oleh seluruh anggota ASEAN. Kami berharap negara-negara ASEAN lain juga mengikuti langkah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan kepentingan negara-negara ASEAN di OECD," kata Sekjen Kao, dikutip dari keterangan Kemenko Perekonomian, Jumat (3/5/2024).

Sekjen Kao juga menyampaikan harapan atas dukungan Indonesia untuk menjajaki perundingan perdagangan bebas antar kawasan ASEAN-GCC FTA. Perjanjian ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi kedua kawasan. Menko Airlangga memberikan respons positif atas inisiatif tersebut.

"Indonesia-UAE CEPA dapat menjadi benchmarking bagi ASEAN dalam mewujudkan FTA antar kawasan tersebut,” ujar Menko Airlangga.

5 dari 5 halaman

Inisiatif Digitalisasi Kawasan

Dalam pertemuan itu juga turut dibahas mengenai perkembangan inisiatif digitalisasi kawasan, di mana saat ini ASEAN tengah menegosiasikan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diproyeksikan akan meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan menjadi USD 2 triliun pada 2030.

Peluncuran perundingan ASEAN DEFA di 2023 merupakan salah satu prioritas ekonomi yang didorong Indonesia saat Keketuaan ASEAN tahun lalu dan ditargetkan selesai secara pada 2025.

Menko Airlangga turut mendorong peningkatan kolaborasi antara ASEAN dan OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP), terutama untuk menjadi platform saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam isu regulasi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar RI di Paris, Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, dan Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional.