Badan Bank Tanah Jamin Proyek IKN Nusantara Tak Kekurangan Lahan

Boyke menambahkan, industrial estate tidak diagendakan di KIPP lantaran daerah tersebut merupakan kawasan pemerintahan. ”Itu salah satu potensi yang kami lihat ada di HPL Badan Bank Tanah,” tuturnya.

Kedua, Boyke menyampaikan bahwa ada minat dari beberapa developer yang akan membagun rusun atau rumah tapak untuk kepentingan non-ASN yang bukan kategori high end, namun medium to low.

Terakhir, Boyke menuturkan bahwa kehadiran Bandara VVIP IKN di HPL Badan Bank Tanah diharapkan kedepannya dapat dikembangkan tidak hanya untuk melayani penumpang tapi juga logistik. Selain itu, Aerowisata di Bandara VVIP IKN juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai upaya meningkatkan pariwisata di PPU.

”Ini menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dari semua kegiatan ekonomi,” pungkas dia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum, Prabowo juga optimistis jika sumber daya dalam negeri itu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun IKN, nantinya investor asing bakal menanamkan modalnya untuk proyek tersebut.

“Kami sangat percaya diri dan yakin (pembangunan) ibu kota ini proyek yang politis, dan dorongan utamanya harus dari sumber daya dalam negeri, dan nantinya investasi asing akan datang,” kata Prabowo

Prabowo juga menjelaskan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan IKN. Dia meluruskan biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai USD 35 miliar atau sekitar Rp501 triliun, tetapi itu untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar satu miliar dolar AS.

“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat membayar itu,” kata Prabowo.

Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam proses membangun Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara. Proyek itu pun bakal dilanjutkan oleh Prabowo, yang juga menyampaikan secara terbuka dukungannya dan komitmennya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Di Qatar Economic Forum, Prabowo menjelaskan Jakarta bukan ibu kota yang ideal untuk Indonesia, karena wilayahnya yang terlampau padat penduduk, dan daya dukung alamnya yang tak lagi memadai. Prabowo juga menyoroti masalah naiknya tinggi permukaan air laut yang berdampak pada utara Jakarta.

“Tinggi permukaan air laut naik 5–10 centimeter tiap tahunnya. Jadi, kami harus membuat tanggul raksasa, dan itu juga program yang saya buat. Namun, memindahkan ibu kota ini juga salah satu cara membawa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke luar Jakarta, ke luar Jawa, dan dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul raksasa ini berdiri sekitar 10–15 tahun ke depan, ibu kota kami telah ada di lokasi yang aman dari ancaman tersebut,” kata Prabowo.