Ulah Pegawai Kemenhub Injak Alquran Bikin Heboh Sepekan, Akhirnya Dicopot dan Diperiksa Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengonfirmasi adanya laporan polisi terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut. "Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor saudara AK," ujar Ade Ary.

Ade Ary memastikan bahwa polisi akan menindaklanjuti setiap laporan, termasuk laporan terkait dugaan penistaan agama yang melibatkan Asep Kosasih. "Penyelidik akan memulai dengan pendalaman dalam tahap penyelidikan. Jadi, saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik," jelasnya.

Pelapor dalam kasus ini, Feriyawansyah, diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat (17/5/2024).

"Kedatangan kami hari ini, saya sebagai pelapor dipanggil untuk memberikan keterangan," kata Feri. Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat karena istri terlapor, yang merekam tindakan tersebut, menjadi saksi kunci.

Situasi ini semakin rumit karena adanya dua aspek berbeda dari kasus ini: dugaan KDRT dan dugaan penistaan agama. Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, fokus pada aspek KDRT yang melibatkan salah satu pejabat mereka, sementara aspek penistaan agama menjadi domain penegak hukum.

Penghapusan sementara Asep Kosasih dari jabatannya menunjukkan komitmen Kemenhub untuk menjaga integritas dan disiplin di kalangan pegawainya, terutama dalam kasus-kasus yang mencoreng citra institusi.

Hal ini juga menegaskan pentingnya aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Cecep Kurniawan menekankan pentingnya PNS untuk mematuhi aturan yang berlaku, mengingat sumpah jabatan yang diambil saat dilantik. "PNS harus menaati kewajiban dan menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan," katanya.

Kasus yang melibatkan Asep Kosasih ini mengingatkan akan pentingnya integritas dan etika dalam jabatan publik. Meskipun Kementerian Perhubungan tidak dapat terlibat dalam aspek penistaan agama, mereka bertindak tegas dalam aspek KDRT untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.

Dalam konteks penegakan hukum, Sunan Kalijaga berharap kepolisian dapat segera menuntaskan penyelidikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan keadilan. "Ada kekhawatiran terlapor menghilangkan alat bukti," tambahnya, mendesak penahanan Asep Kosasih.

Dalam investigasi yang sedang berlangsung, semua pihak terkait diharapkan untuk bekerjasama dan memberikan keterangan yang benar agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil. Baik Kementerian Perhubungan maupun kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga masing-masing dengan menyelesaikan kasus ini secara transparan dan adil.

Dengan pemberhentian sementara Asep Kosasih, diharapkan penyelidikan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Langkah ini juga diharapkan dapat memberi pelajaran kepada semua PNS tentang pentingnya menjaga perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan etika dalam menjalankan tugas publik mereka.