Sukses

APEC 2024: Indonesia-Selandia Baru Bakal Perkuat Kerja Sama Perdagangan Sapi Hidup

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, sedang menggalakkan kerja sama impor sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

 

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, sedang menggalakkan kerja sama impor sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat hubungan dengan negara-negara penghasil sapi berkualitas yang sesuai dengan standar Indonesia, termasuk Selandia Baru.

"Indonesia mendorong kerja sama impor sapi hidup dengan Selandia Baru," ujar Zulhas setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Pembangunan dan Konstruksi Selandia Baru, Chris Penk, di forum APEC 2024 di Peru, ditulis Senin (20/5/2024).

Mendag menambahkan bahwa memperkuat kerja sama perdagangan dengan Selandia Baru, yang merupakan salah satu produsen utama daging sapi dan susu, sangatlah penting.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa Selandia Baru memberikan respons positif terhadap permintaan Indonesia dalam pertemuan bilateral tersebut.

"Selandia Baru akan menindaklanjuti permintaan Indonesia untuk memenuhi persyaratan domestik Indonesia," tambahnya.

Pentingnya APEC

Mengenai APEC, Zulhas menekankan pentingnya forum ini. Berdasarkan data APEC at a Glance tahun 2022, anggota APEC mencakup 38% populasi dunia (2,95 miliar orang), 48% perdagangan global (USD 28 triliun), dan 62% PDB riil dunia (USD 59 triliun).

Pada tahun 2023, total nilai ekspor Indonesia ke anggota APEC mencapai USD 188,7 miliar, mengalami penurunan sebesar 11,2% dibandingkan dengan periode sebelumnya (2022).

"Total perdagangan Indonesia dengan anggota APEC pada tahun 2023 mencapai USD 358,6 miliar," pungkas Zulhas.

 

2 dari 3 halaman

Bos ID Food: Perlu Impor Sapi Perah hingga 2,5 Juta Ekor untuk Program Susu Gratis

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan, mengatakan Indonesa perlu melakukan impor sapi perah sekitar 2 - 2,5 juta ekor untuk mewujudkan program susu gratis yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

ID FOOD mencatat, untuk saat ini sapi perah di Indonesia baru ada 400 ribu ekor. Artinya, diperlukan jumlah yang banyak guna menghasilkan susu untuk memenuhi program tersebut.

"Saat ini kita punya 400 ribuan sapi perah produktif di Indonesia. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan nasional kita, kita perlu meningkatkan jumlah populasinya empat kali lipat ke 1,2 juta, itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis. Kalau semua proteinnya benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2-2,5 juta sapi perah aktif," kata Dirgayuza dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024, Jumat (1/3/2024).

Berdasarkan catatannya, Indonesia hingga kini masih ketergantungan 80 persen susu impor, bahkan nilainya mencapai USD 1,4 miliar. Alhasil, komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang impor terbesar, dengan mayoritas impor dalam bentuk susu bubuk (powder milk).

Namun, ia mengaku belum tahu arah kebijakan Pemerintahan selanjutnya mengenai program susu gratis tersebut. Namun, ia berharap Pemerintahan baru nanti tidak terus menerus melakukan impor komoditas, termasuk susu.

"Saya belum tahu nanti kebijakan presiden baru akan seperti apa, tapi kita yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus-menerus melakukan importasi," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Langkah Pemerintah Tekan Impor Susu

Sejauh ini kata Dirgayuza, sudah terlihat langkah dari Pemerintah dalam menekan impor susu, salah satunya dibuktikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang beberapa kali ke Baladna Food Industries, Qatar guna mengajak kerja sama di industri susu dalam bentuk investasi produksi, pengolahan dan pemasaran.

Dia menuturkan, Indonesia bisa banyak belajar dari Qatar dan India, dimana kedua negara tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan susu dalam negerinya.

"Program susu gratis tidak hanya di India atau Brazil, tapi di Thailand sudah menjalankan, Filipina sudah menjalankan, Malaysia untuk kelompok tertentu sudah menjalankan. Jadi ini bukan program yang ujuk-ujuk diusulkan Pak Prabowo-Gibran. Bahkan PBB melalui UN WFP sudah mendeklarasikan tahun 2030 harusnya seluruh dunia menerapkan program makan siang dan susu gratis," pungkasnya.