Digadang Jadi Menkeu Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Kartika Wirjoatmodjo

Kerjasama Mandiri dan Bea Cukai Jalani ATM Mini — Sejumlah nama sudah disebut-sebut bakal menjadi menteri yang bakal mendampingi Prabowo dan Gibran. Salah satunya adalah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sejumlah nama pun sudah disebut-sebut bakal menjadi menteri yang bakal mendampingi. Salah satunya adalah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Pria yang sering dipanggil dengan nama Tiko ini digadang-gadang akan menjadi Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran. Mendengar kabar tersebut, Tiko mengaku kaget saat namanya disebut sebagai calon Menteri Keuangan.

"Kata siapa? jangan tanya saya. saya nggak tahu," ujar Tiko kepada awak media di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Lebih lanjut, anak buah Menteri BUMN Erick Thohir ini mengaku belum dihubungi oleh pihak Prabowo-Gibran atas kursi Menteri Keuangan.

"Belum, belum (dihubungi), masih jauh," pungkasnya.

Momen Prabowo memberikan sinyal dukungan terhadap Wamen Tiko tertangkap kamera wartawan usai keduanya menghadiri acara Mandiri Investment Forum (IMF) 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024

Sebelum meninggalkan lokasi Prabowo sempat menyalami Wamen Kartika Wirjoatmodjo yang hadir di lokasi. Saat bersalaman, Prabowo memberikan pesan khusus ke Wamen Tiko untuk menjaga uang Republik Indonesia.

"Jaga uang Republik," ucap Prabowo saat bersalaman dengan Wamen Tiko.

Selain Tiko, nama Ekonom senior Chatib Basri juga digadang-gadang menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Chatib merupakan mantan Menkeu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2013-2014.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Luhut Ingatkan Prabowo: Jangan Ada Menteri Punya Rekam Jejak Tidak Bagus

20161031-Presiden Jokowi Temui Prabowo Subianto-Bogor — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disaksikan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan usai melakukan pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih calon menteri dalam kabinetnya yang memiliki rekam jejak bagus. Saran tersebut, kata Luhut, diberikan untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

"Janganlah ada menteri punya track record tidak bagus dimasukkan ke dalam (pemerintahan)," kata Luhut di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dilansir dari Antara, Jumat (17/5/2024).

Luhut menjelaskan, pernyataan dirinya beberapa waktu lalu agar pemerintahan selanjutnya tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke jajaran pemerintahan. Menurutnya, pernyataan itu tidak ditujukan khusus kepada orang tertentu, namun disampaikan secara umum.

"Itu umum saja, ngapain Pak Prabowo memakai orang yang sudah tahu bermasalah. Banyak orang hebat, anak-anak muda," ucapnya.

Politikus senior Partai Golkar itu berharap, Prabowo dapat selektif dalam memilih figur yang duduk di jajaran menteri untuk membantu tugas pemerintahan berikutnya. Ia pun menyakini, pendapatnya sejalan dengan pendapat Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029.

"Itu wajar saja, beliau juga sangat selektif. Saya kenal Pak Prabowo, dia kan ingin sukses juga jadi pasti dia mencari orang yang bisa kerja dengan baik," katanya.

3 dari 3 halaman

Toxic

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahan mu, itu akan sangat merugikan kita," kata Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," imbuhnya.