Kementerian PANRB Siapkan 100.000 Formasi Khusus Fresh Graduate di IKN

Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara bertahap mulai 2024-2029 melalui tiga prioritas. Pemindahan ASN dilakukan secara bersama-sama semua kementerian dengan tiga prioritas. Bukan kementerian tertentu yang pindah lebih dulu, tapi semua kementerian pindah bertahap.

Selain pemindahan ASN, untuk mengisi pegawai di IKN juga telah disiapkan berbagai rancangan, seperti rencana pengisian formasi calon pegawai negeri (CPNS) khusus IKN pada 2024.

Selanjutnya ada kuota khusus putra-putri terbaik di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, untuk mengisi pegawai di IKN juga akan dilakukan skema mutasi pegawai berstatus ASN dari pemda di wilayah Kaltim, namun tetap dilakukan seleksi secara terbuka untuk merekrut pegawai berkualitas.

Sebelumnya, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah belum menentukan jumlah pasti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah itu akan disesuaikan dengan kapasitas hunian di IKN.

Menpan Anas menyebut, pihaknya sudah menyusun sejumlah skenario kepindahan ASN. Termasuk, jumlah yang nantinya akan dipindah untuk berkantor di ibu kota negara baru tersebut.

"Terkait hunian apartemen ini hubungan apartemen kita terus menunggu update yang terbaru berapa selesainya sehingga nanti kita akan sesuaikan (jumlah ASN yang pindah)," ujar Anas dalam Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

"Jadi pemerintah telah membuat beberapa opsi mulai opsi 6.000, opsi 11.000 dan juga opsi 14.000 yang kemarin saya sampaikan ketika opsi pemindahan ke IKN," imbuhnya.

Rencana Sebelumnya

Mengacu pada rencana pemerintah, PNS baru akan pindah sekitar September atau Oktober mendatang. Lagi-lagi, jumlahnya akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian. Hingga saat ini, pihaknya baru menyiapkan jumlah berupa simulasi.

"Siapa yang pindah ke sana? Kita sudah simulasikan, nah kalau apartemennya cukup 6.000 kita udah siap 6.000 simulasi, tapi kalau cukupnya 3.500 kita siapin 3.500. Isinya apa saja? Udah ada semuanya," ungkap Menpan Anas.

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang menggenjot untuk menyelesaikan 47 tower hunian ASN secara bertahap. Nantinya, lokasi itu akan jadi tempat tinggal pada aparatur negara.

"Termasuk jika hanya 47 Tower selesai, itu nanti ada 47 tower untuk ASN dan TNI/Polri itu kurang lebih nanti akan ada, kalau ini yang jadi, kurang lebih 3.500-an yang akan bisa pindah," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pembangunan infrastruktur hunian aparatur sipil negara (ASN) dan personel pertahanan keamanan (hankam) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur berjalan sesuai jadwal. Dia menargetkan 47 tower rusun ASN di IKN rampung pada akhir November 2024.

"Saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu," ujar Jokowi kepada awak media usai melakukan seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur, Jumat, (1/3/2024).

Menurut dia, sebanyak 12 tower hunian dijadwalkan selesai pada bulan Juli, diikuti oleh 21 tower tambahan pada September, dan 14 tower lagi pada November.

"Pergeseran ASN ke sini dan hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juni," ungkapnya.

Jokowi menyampaikan IKN memang proyek jangka panjang. Kendati begitu, dia menekankan pentingnya memulai dan memastikan bahwa setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu.

Jokowi menyebut, topping off merupakan simbol, pembangunan hunian telah mencapai tahap yang signifikan dan bahwa struktur utama bangunan telah selesai. Ini menandai langkah besar dalam upaya pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.