Kemenhub Soal Rencana Tarif KRL Naik: Tunggu Waktunya

FOTO: Kapasitas Penumpang KRL Jabodetabek Naik Jadi 80 Persen — Rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) masih terus bergulir di tengah pengembangan fasilitas yang dilakukan.(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) masih terus bergulir di tengah pengembangan fasilitas yang dilakukan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut sudah ada diskusi terkait naiknya tarif KRL.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyampaikan, pihaknya masih mendiskusikan hal tersebut. Artinya, hal tersebut turut dibahas bersama PT Kereta Api Indoneisa (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai pengelola KRL Commuter Line.

"Tarif KRL ya sama, kita masih diskusi terus ya," ujar Adita, ditemui di Jakarta Convention Center, Selasa (21/5/2024).

Kendati sudah ada diskusi tersebut, Adita belum berbicara banyak mengenai waktu kenaikan tarif KRL itu berlaku. Dia menuturkan, kebijakan itu harus mempertimbangkan kondisi yang tepat. "Kita mesti melihat situasi dan kondisi yang tepat lah," tegas dia.

Termasuk dalam hal ini kemungkinan kenaikan tarif dilakukan sebelum periode kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai pada Oktober 2024. "Kita lihat lagi ya," pungkas Adita.

Disubsidi Sejak 2016

Diberitakan sebelumnya, tarif KRL Jabodetabek tidak mengalami penyesuaian atau kenaikan sejak 2016. Adapun KRL Jabodetabek jadi salah satu moda transportasi publik yang bersifat pelayanan publik (public service obligation/PSO) atau mendapat subsidi dari pemerintah.

Padahal, survei yang dilakukan terhadap pengguna KRL Jabodetabek oleh LM FEUI (2016) menyebutkan, penumpang KRL Jabodetabek yang memiliki penghasilan Rp 3-7 juta per bulan sebanyak 63,78 persen.

2 dari 3 halaman

Hasil Survei

Usulan Perubahan Tarif Kereta Commuter Line Berdasarkan Kemampuan — Penumpang menunggu rangkaian KRL di Stasiun KRL Commuter Line Sudirman, Jakarta, Jumat (30/12/2022). Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengatakan, hingga saat ini, kenaikan tarif Commuter Line atau Kereta Rel Listrik (KRL) masih dalam pembahasan antara KCI dan pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, pun turut memaparkan hasil survei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)-Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan pada 2021.

Hasilnya menyatakan, penumpang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4 juta sebulan sebanyak 56,06 persen, dan lebih dari Rp 4 juta sebanyak 43,94 persen.

"Pengguna KRL Jabodetabek mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp 4 juta," ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5/2024).

Seperti diketahui, rata-rata upah minimum regional (UMR) Jabodetabek pun mengalami penyesuaian atau kenaikan setiap tahunnya. Saat ini, UMR DKI Jakarta Rp 5.067.381, Kota Bogor Rp 4.813.988, Kota Depok Rp 4.878.612, Kota Tangerang Rp 4.760.289, Kota Tangerang Selatan Rp 4.670.791, dan Kota Bekasi Rp 5.343.430.

3 dari 3 halaman

Subsidi Tak Tepat Sasaran

Rencana Subsidi Silang Tarif KRL — Rangkaian kereta listrik Commuter Line atau KRL saat melintas di Stasiun Jatinegara, Jakarta, Senin (2/1/2023). Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana ini dituturkan oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang mengatakan tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Mengutip penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ardianta, Hengki Purwoto dan Agunan Samosir dalam Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti (Juli 2022), Djoko menambahkan, pemberian subsidi PSO KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu.

"Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian/kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis," imbuhnya.

"Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, dan besaran dan arah perubahan tarif," kata Djoko.

kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
Kementerian Perhubungan
Organisasi
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Perhubungan
krl commuter line
Perusahaan
KRL Commuter Line adalah layanan kereta rel listrik yang dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter).
Lihat Selengkapnya
krl commuter line
tarif krl
krl
KRL Jabodetabek