Kejar Indonesia Emas 2045 di Sektor Air, Penyedia Air Minum Harus Lakukan Ini

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Basuki Hadimuljono/Instagram @kemenpupr.

Liputan6.com, Jakarta Salah satu sektor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah ketersiediaan air minum aman. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak pemerintah daerah dan pengelola air minum untuk melakukan brainstorming tentang reformasi kelembagaan (institutional reform).

Basuki mengatakan, kondisi Indonesia saat ini sama seperti kondisi Portugal 30 tahun yang lalu dimana layanan sanitasi kurang dari 15 persen dan pasokan air kurang dari 50 persen. Untuk itu diperlukan kerja ekstra untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 sektor air.

"Tinggal 20 tahun lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa begini-begini saja. Pembangunan infrastruktur bisa kita lakukan cepat, tetapi kuncinya adalah institutional reform yang harus kita sepakati bersama," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5/2024).

"Melalui hal ini saya betul-betul mengajak bapak/ibu sekalian untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Jika kita kompak, saya percaya dengan semangat kita dapat menggapai Indonesia Emas di sektor air. Sekali lagi kuncinya satu, yaitu reformasi kelembagaan," tegasnya.

Tantangan

Menurut dia, terdapat tantangan dalam pengelolaan air minum. Pertama terbatasnya anggaran terbatas untuk meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat. Kedua, kapasitas kelembagaan di mana 136 dari 393 BUMD air minum yang berkinerja kurang sehat.

2 dari 2 halaman

Inpres Air Minum

Ilustrasi penyaringan air bersih. (Gambar oleh Jonas KIM dari Pixabay)

Untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SGDs) dan visi Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

"Inpres air minum dan limbah ini bukan untuk membangun instalasi pengolahan air (IPA) baru, tetapi mengoptimalkan IPA yang idle capacity untuk disalurkan pada sambungan rumah. Dengan alokasi anggaran Rp 6 triliun, baru tersedia Rp 3 triliun pada tahap I," terang Basuki.

Vice President Aguas de Portugal Antonio Ventura menceritakan, pada 1993 layanan air di Portugal tidak stabil, tidak efisien dan tidak transparan. Aguas de Portugal adalah perusahaan milik negara yang bekerja secara komersial dalam mengoperasikan sektor air.

"Untuk itu Portugal menganggap penting untuk mereformasi sektor-sektor yang menjamin pembangunan layanan air yang berkelanjutan. Pada 1993, Portugal melakukan reformasi legal, kelembagaan dan organisasi. Saat ini Aguas de Portugal mensuplai 95 persen air minum dan 86 persen sanitasi di Portugal," papar Antonio.