Jokowi Luncurkan INA Digital: Jalan Tol Digitalisasi Pelayanan Publik

Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.

"Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut," ujarnya.

"Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, dimana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric. Seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi," imbuh Anas.

Sementara Menteri BUMN Erick Tohir memaparkan, pemilihan Peruri untuk menjalankan INA Digital berdasarkan pada portfolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka. Karenanya penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, sebab nantinya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.

"Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan kedepan untuk bisa memimpikan dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan," kata Erick.

Di tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/kembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas.

Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian. 

Adapun sembilan sektor prioritas tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya.

Sebelumnya, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) tengah bersiap meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital pada Mei 2024. Seperti diketahui, pemerintah Perum Peruri ditunjuk sebagai pelaksana Government Technology (GovTech) Indonesia.

“Peluncuran INA Digital mudah-mudahkan segera undangannya, aspirasinya sih bulan depan (Mei) untuk peluncuran,” ujar Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani dikutip dari Antara, Kamis (25/4/2024).

Adapun peluncuran yang direncanakan pada Mei itu merupakan tahapan pertama yang dilakukan sebelum mencapai target prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Kita lihat sebetulnya yang (peluncuran) Mei itu sampai dengan apa. Kemungkinan yang sudah akan dimulainya sudah jelas adalah aplikasi SmartASN. Jadi kita harapan kita sih juga (layanan) kesehatan karena mereka kan sebenarnya berangkat dari Kementerian yang digitalisasinya sudah maju” ujarnya pula.

Sementara soal target penyelesaian produk yang sembilan kementerian/ lembaga, Dwina menargetkan bakal rampung pada September mendatang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) menugaskan perusahaan BUMN Perum Peruri untuk menjalankan peran sebagai GovTech Indonesia.

Peruri lalu mendapat mandat untuk mengintegrasikan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) prioritas layanan milik k/l lewat satu portal nasional yang meliputi layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan, layanan portal layanan publik, layanan satu data Indonesia, serta Layanan Kepolisian.