Apa Saja Tunjangan PNS yang Pindah ke IKN? Menteri PANRB Kasih Bocoran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas buka suara terkait tunjangan pionir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anas menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih menggodok opsi-opsi yang akan diterima ASN, sebab ada variable lain yang sedang dihitung termasuk insentif berupa pendidikan. Kendati begitu, Anas enggan menyebutkan bocoran yang akan diterima nantinya.

"Opsi tunjangan ini saya mohon maaf belum bisa bocorkan karena belum tuntas karena kemarin masih ada opsi opsi lain, sehingga terkait dengan jumlah tunjangan di eselon 1 eselon 2 kementerian ini belum bisa kami sampaikan karena masih menunggu ratas khusus membahas terkait ini karena kemarin masih ada beberapa variable yang masih harus dibereskan," kata Anas kepada Media, Senin (27/5/2024).

Mantan Bupati Banyuwangi itu memastikan ada beberapa opsi tunjangan insentif pioner yang didapat nantinya diluar dari insentif yang diterima ASN ketika di Jakarta. Ia juga menyatakan pemberian tunjangan pionir bukan hanya berbentuk uang.

"Yang pasti akan ada insentif di luar insentif yang diterima mereka ketika di Jakarta. (Insentif bukan hanya berupa uang) Ada beberapa macam insentifnya," tuturnya.

Diketahui biaya yang ditanggung pemerintah bagi ASN yang pindah ke IKN tahap pertama, antara lain biaya pengemasan barang, biaya tunggu, dan biaya transportasi.

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

Fokus fase pertama, adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government.

"Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN. Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” tutup Menteri PANRB.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com