Sri Mulyani Sebut Situasi Dunia Tak Baik-Baik Saja, Ada Apa?

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menyebut Pemerintah Indonesia harus tetap waspada di tengah situasi ketidakpastian global, lantaran diproyeksikan perkembangan ekonomi global belum membaik.

"Di tingkat internasional perkiraan dan juga perkembangan yang terjadi nampaknya belum akan menjadi lebih menggembirakan di situasi ekonomi internasionalnya apalagi geopolitiknya," kata Mahendra dalam sambutannya di acara Puncak Harvesting Gernas BBI&BBWI 2024 Di Palembang, Minggu (26/5/2024).

Walaupun di tengah kondisi perekonomian global yang sedang sulit dan situasi geopolitik yang semakin beresiko tinggi. Namun, pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap terjaga baik di atas 5%.

Kendati demikian kata Mahendra, Pemerintah Indonesia nampaknya harus kembali mengandalkan lebih banyak lagi motor-motor pertumbuhan di dalam negeri, yaitu pertumbuhan pusat-pusat perekonomian seluruh daerah dan provinsi di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Adapun untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat, lembaga pemerintahan non departemen harus meningkatkan prestasi dan meningkatkan kegiatan yang menunjang sektor jasa termasuk didalamnya yang sangat penting adalah pariwisata dan ekonomi kreatif.

Lantaran pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penentu apakah Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, atau bahkan meningkatkan lebih tinggi lagi. "Karena tanpa itu namanya momentum untuk menjaga pertumbuhan kita akan lebih sulit lagi ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) buka suara terkait ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China, menyusul langkah Presiden Joe Biden menaikkan tarif impor pada kendaraan listrik dan barang lainnya dari China.

Mengutip CNBC International, Senin (20/5/2024) juru bicara IMF Julie Kozack mengatakan, bahwa AS akan lebih terbantu dengan mempertahankan sistem perdagangan terbuka daripada menerapkan bea masuk baru terhadap barang-barang China.

Kozack menilai, pembatasan perdagangan yang diumumkan Biden dapat mendistorsi perdagangan dan investasi, serta memecah rantai pasokan dan memicu tindakan serupa.

"Fragmentasi seperti ini bisa sangat merugikan perekonomian global," ujar Kozack dalam sebuah konferensi pers.

Ia mengungkapkan, IMF mengidentifikasi sekitar 3.000 pembatasan perdagangan global pada tahun 2023, naik dari 1.000 pembatasan pada tahun 2019.

Dalam skenario terburuk, ada risiko  fragmentasi blok-blok geopolitik sehingga mengurangi output ekonomi global sekitar 7% atau setara dengan menghilangkan PDB sebesar gabungan Jepang dan Jerman.

"Sehubungan dengan tarif, pandangan kami adalah bahwa AS akan lebih terlayani dengan mempertahankan kebijakan perdagangan terbuka yang penting bagi kinerja perekonomiannya," jelas Kozack.

"Kami juga mendorong AS dan China untuk bekerja sama menuju solusi yang mengatasi kekhawatiran mendasar yang memperburuk ketegangan perdagangan antara kedua negara," pungkasnya.

Selain itu, Kozack juga menyebut, Deputi Pertama Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath akan melakukan perjalanan ke Beijing dari 26 hingga 29 Mei mendatang untuk bertemu dengan pejabat pemerintah mengenai tinjauan tahunan Pasal IV IMF mengenai kebijakan ekonomi China.

Kenaikan tarif impor yang diumumkan AS pada China baru-baru ini juga mencakup produk tenaga surya, semikonduktor, hingga pasokan medis.