DPR: Starlink jadi Ancaman Serius bagi Perusahaan Lokal

Evita menilai Starlink tidak melakukan investasi apapun di Indonesia tapi justru memanfaatkan Indonesia hanya sebagai pasar untuk meraup keuntungan. Dia juga mempertanyakan dan heran kenapa layanan internet di Puskesmas-Puskesmas harus diserahkan ke asing, akses perbatasan, dan Ibu Kota Nusantara, padahal ketika ditanya kesanggupan Telkom untuk menyediakan akses internet ke 4.000 Puskesmas, Telkom menyatakan kesanggupannya.

“Saya minta pemerintah untuk menerapkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat terhadap Starlink agar tercipta di industri itu level playing field yang equal. Ini malah Starlink sudah beroperasi di Indonesia tanpa mengindahkan peraturan-peraturan,” tegas Evita.

Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengenai seberapa serius ancaman Starlink, apakah dapat mematikan Telkom, Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah mengatakan, peluang bisnis Telkom tergerus ada, apalagi jika Starlink terus menurunkan harga terlalu rendah. Namun, dia menampik kondisi tersebut akan membuat Telkom bangkrut.

“Kalau harganya jauh menurun dan eksistensi Starlink meningkat tajam dan akhirnya lebih kompetitif, peluang untuk tergerus itu ada. Tapi keyakinan saya pribadi, itu tetap masih ada area-area dimana kita bisa hidup,” kata Ririek.

Menurut Ririek, dalam jangka pendek, dengan harga pembelian perangkat sebesar Rp 7 juta dan biaya langganan Rp 750 ribu, potensi pasar yang digarap Starlink relatif kecil. Namun jika terus diturunkan, hal itu dapat mengancam perusahan-perusahaan lokal. Menurut Ririek, pemerintah seharusnya mewajibkan Starlink untuk menggandeng perusahaan lokal dan idealnya ke depannya, baik Starlink maupun operator lokal harus coexist.

“Kita sudah mengajukan dan menawarkan ke Starlink untuk bekerjasama dalam business to consumer (B2C) tapi Starlink tidak mau," kata Ririek.

Menurut Hekal, Starlink akan dapat mematikan Telkom, operator selular lainnya termasuk penyedia jaringan internet jika Starlink dapat mengorbitkan 40 ribuan satelit dari saat ini baru enam ribuan, sehingga harga jualnya bisa jauh lebih murah, termasik bila Starlink bisa langsung menghubungkan layanan internet ke HP secara langsung tanpa pengguna membeli antena penangkap sinyal satelit seperti saat ini.

Menyikapi ancaman serius dan adanya perlakuan istimewa terhadap Starlink, Komisi VI menyepakati untuk melakukan rapat gabungan dengan Komisi I dan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri BUMN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).