Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Intip Peran Penting Industri Rokok

Gappri — Cukai rokok memang senikmat kepulan asap tembakau. Bisa dibilang, inilah ATM bagi pemerintah yang tak pernah kering. Setiap tanggal 31 Mei, di seluruh dunia diperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (World No Tobacco Day).

Liputan6.com, Jakarta Setiap tanggal 31 Mei, di seluruh dunia diperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (World No Tobacco Day). Tak terkecuali di Indonesia. Pengamat Ekonomi Prof. Hikmahanto Juwana berpendapat, tujuan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tentu baik untuk hidup sehat tanpa tembakau.

"HTTS sebagai pengingat mereka yang mengkonsumsi rokok. Namun demikian konsumsi rokok tidak mungkin bisa dihilangkan dengan peringatan HTTS," kata Prof. Hikmahanto dihubungi, Jumat (31/05/2024).

Peringatan HTTS, menurut Prof. Hikmahanto juga sebagai pengingat betapa industri hasil tembakau (IHT) nasional yang mempekerjakan sekitar 5,5 juta pekerja Indonesia dan beberapa tahun lalu penerimaan negara dari cukai hasil tembakau serta pajak pertambahan nilai (PPN) lebih dari Rp350 triliun, akan terdampak dalam hanya satu hari saja.

"Bila konsumsi rokok di Indonesia masih tinggi dan industri tembakau dimatikan, bisa dibayangkan berapa banyak pekerja Indonesia yang akan kehilangan pekerjaan dan berapa banyak negara akan kehilangan pendapatan. Bisa jadi justru ini akan diraup oleh industri tembakau di luar negeri, baik yang legal maupun ilegal," tegas Prof. Hikmahanto.

Menurutnya, hasil tembakau di Indonesia bukan hanya berjalan pada bidang kesehatan saja, tetapi juga sektor ekonomi, sosial, budaya. Jika hasil tembakau dimatikan, sangat dikhawatirkan Indonesia akan bergantung terhadap supply tembakau dari luar negeri, sedangkan Indonesia memiliki sumber daya tembakau melimpah dan perokok aktif Indonesia yang banyak.

Prof. Hikmanto mengingatkan bahwa IHT di Indonesia sudah menjadi warisan turun-temurun bangsa Indonesia, sehingga masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tembakau. Pihaknya menegaskan, Indonesia punya kedaulatan termasuk untuk mengatur IHT.

"Pengambil kebijakan harus paham betul tujuan mulia dibalik HTTS bila akhirnya hanya mematikan industri tembakau di Indonesia. Jangan sampai pengambil kebijakan mematikan industri tembakau dalam negeri di tengah konsumsi rokok dari masyarakat Indonesia," terangnya.

2 dari 3 halaman

Bahan Baku Tembakau

Ilustrasi tembakau. Foto: (Ade Nasihudin/Liputan6.com).

Sementara, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna berpandangan, HTTS dinilai tidak tepat. Pasalnya, pengkonsumsian barang yang diproduksi dari bahan baku tembakau merupakan sebuah kebiasaan. Jadi, tidak perlu ada deklarasi dalam bentuk penentangan terhadap komoditas tersebut.

"Merokok dapat berhenti kapan saja, misalnya saat puasa. Selama 12 jam perokok dapat menahan diri untuk tidak mengkonsumsi rokok tanpa merasa ketagihan,” ujar KH Sarmidi.

KH Sarmidi Husna mensinyalir, HTTS merupakan bagian dari agenda rezim kesehatan global yang akan menghancurkan kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang mayoritas Nahdliyin.

Agenda global itu, menurut KH Sarmidi, harus ada political-will pemerintah untuk melindungi dan menjamin Hak Ekosob keluarga para petani tembakau sebagai penghasil komoditas unggulan.

"Jangan sampai Hak Ekosob para petani terancam dan mereka selalu menjadi 'pesakitan' dengan stigma penguras anggaran kesehatan, penyebab kematian, dan seterusnya," tegasnya.

3 dari 3 halaman

Rokok Ilegal

KH Sarmidi menegaskan, kebijakan yang terlalu ketat terhadap IHT, akan dapat mematikan IHT dan ekosistemnya, sementara perokok tidak akan berhenti merokok, tetapi mencari jalan lain mengkonsumsi rokok ilegal dan/atau rokok impor.

Apabila hal ini terjadi, kata KH Sarmidi, akan menambah dampak negatif lainnya seperti menimbulkan peningkatan pengangguran yang dapat memicu masalah sosial politik, mengganggu stabilitas dan keamanan. Sementara eksternalitas negatif yang hendak dikendalikan tidak tercapai.

"Karena itu, agenda tahunan HTTS harus disikapi oleh pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dengan memerhatikan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya," pungkasnya.