Sukses

Forum Transportasi Cerdas Asia Pasifik Lahirkan Deklarasi Jakarta, Apa Isinya?

Integrasi berbagai moda transportasi menjadi sorotan utama. Tujuannya untuk menciptakan solusi transportasi multimoda yang menghubungkan penumpang dan barang secara mulus.

Liputan6.com, Jakarta - Intelligent Transport System Asia Pacific Forum (ITS APF 2024) atau Forum Transportasi Cerdas Asia Pasifik 2024 melahirkan komitmen negara-negara untuk mengadopsi transportasi cerdas. Integrasi layanan transportasi menjadi salah satu perhatiannya.

Presiden Intelligent Transport System Indonesia William Sabandar mengungkapkan komitmen tersebut tertuang dalam Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta. Para pemimpin negara di Asia Pasifik dan berbagai organisasi dunia turut terlibat dalam perumusannya.

"Deklarasi ini menekankan pentingnya konektivitas regional dan infrastruktur inklusif, dengan fokus pada pengembangan fasilitas dan infrastruktur transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan unik masing-masing negara," kata William dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Dia menegaskan, integrasi berbagai moda transportasi menjadi sorotan utama. Tujuannya untuk menciptakan solusi transportasi multimoda yang menghubungkan penumpang dan barang secara mulus.

Lebih lanjut, deklarasi ini menyambut baik solusi dan inisiatif baru di tingkat global, regional, dan nasional untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB 2030. Kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta juga diakui sebagai kunci untuk meningkatkan dan mempercepat implementasi sistem transportasi cerdas.

“Kita punya 6 tahun hingga 2030 untuk mewujudkan salah satu tujuan SDG, tapi dengan semangat dan komitmen dari para pemimpin dunia di dalam 3 hari ini, saya optimis tujuan ini bisa tercapai tepat waktu dengan adanya kerjasama antar negara” kata William.

Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya kerangka regulasi yang kuat, kemitraan publik-swasta, dan program peningkatan kapasitas untuk mendukung pengembangan sistem transportasi cerdas.

"Berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antar negara di kawasan juga menjadi kunci untuk mencapai visi bersama tentang masa depan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan cerdas," pungkasnya.

 

2 dari 3 halaman

Menhub Minta Swasta Terlibat

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hendak membangun IKN Nusantara sebagai pionir kota dengan sistem transportasi cerdas. Khususnya yang terkait dengan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Kita ingin menjadikan IKN sebagai contoh satu kota dengan konsep EV yang baik, maka semua kota di Indonesia harus berlomba-lomba melakukan improvement prasarana sistem dan sarana yang ada di daerah," ujarnya dalam The 19th Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific Forum 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa (28/5/2024).

Pengadaan kendaraan listrik di IKN ini tak hanya disediakan oleh pemerintah. Menhub juga mendorong pihak swasta untuk ikut serta menyediakan beragam opsi kendaraan listrik, baik roda dua maupun empat.

"EV tak hanya disediakan oleh pemerintah. Pemerintah mengadakan, instansi mengadakan, tapi swasta juga mem-provide, baik secara CSR ataupun mereka commercial. Jadi itu akan jadi satu kolaborasi yang penting," tegasnya.

"Jadi ada yang memang dedicated pemerintah menyediakan, bahkan memberi subsidi, ada yang ownership bagi mereka-mereka yang tinggal di sana. Tapi ada juga yang leasing atau dia menggunakan secara sesaat," terang Menhub.

 

3 dari 3 halaman

Kereta Canggih

Selain kendaraan listrik, Menhub juga menyinggung kehadiran kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) di IKN. Rencananya, uji coba moda transportasi itu akan berlangsung Agustus 2024.

Namun begitu, uji coba ini masih bersifat belum komersial. Adapun biaya untuk trial kereta otonom tanpa rel ini bukan berasal dari alokasi APBN.

"Di sini juga ada ART, yaitu kereta api yang beroperasi tanpa rel yang kita akan segera showcase di sana. Kami harapkan Agustus ada uji coba. Belum komersil, dan belum pembangunan yang sifatnya dari APBN," tutur Menhub.