Akses Masuk ke IKN, Jembatan Pulau Balang Wajib Rampung Sebelum Agustus 2024

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Jalan Tol Akses IKN bisa digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024. Berdasarkan hasil pantauan, progres pembangunan tol mencapai 81 persen.

Adapun Jalan Tol IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), tepatnya di Km 8-Kariangau. Sehingga tidak perlu melewati Tol Balsam hingga Km 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara yang membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 30 menit.

"Tol IKN sepanjang 27 km dari Kariangau sampai ke Jembatan Pulau Balang. Ini yang akan kita manfaatkan pada 17 Agustus 2024 sebanyak 3 lajur," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2024).

Saat ini pelaksanaan konstruksi jalan tol terus berjalan, termasuk pekerjaan overpass, beautifikasi, dan kelengkapan jalan tol.

Basuki menyampaikan, secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam pembangunan Tol Akses IKN. Hanya perlu sedikit perhatian pada pembangunan jembatan Sungai Wain karena struktur tanahnya.

"Secara fisik tidak ada hambatan untuk pembangunan Tol IKN, tetapi ada sedikit di lokasi sini (Jembatan Sungai Wain), tetapi kita upayakan akan selesai semua Agustus 2024," imbuh Basuki.

Pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 77 persen.

Kemudian Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 80 persen, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 82 persen.

Selain jalan tol, Basuki juga meninjau pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan pengecatan (beautifikasi) Jembatan Pulau Balang.

Duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ini penting untuk melengkapi Jembatan Pulau Balang bentang pendek yang lama sekaligus menghubungkan Jembatan Pulau Balang bentang panjang yang sudah selesai pembangunannya.

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021 lalu. Jembatan ini dibangun sejak Januari 2024 berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 512 meter.

Adapun jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang memiliki 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Konstruksi jembatan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-Duta-Jakon (KSO) dengan biaya APBN senilai Rp 471 miliar. Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 74 persen dengan masa waktu pelaksanaan 570 hari kalender.

Sebelumnya,  Direktur Industri Semen, Keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Putu Nadi Astuti mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek Pemerintah yang potensial untuk dijadikan pasar bagi pelaku usaha di industri keramik.

"Salah satu proyek pemerintah yang potensial untuk dijadikan market adalah pembangunan IKN yang sedang berlangsung saat ini. Proyek ini seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh industri bahan bangunan dan juga konsumsi dalam negeri termasuk industri keramik,” kata Putu dalam sambutannya di acara pembukaan MEGABUILD dan Keramika Indonesia 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (9/5/2024).

Putu menyampaikan total realisasi investasi di sektor keramik selama periode tahun 2022-2024 yang mencapai Rp 20,3 Triliun.

Putu menyebut, industri keramik ini merupakan industri yang syarat dengan inovasi, sehingga dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan berdaya saing tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah terus memacu kinerja dari industri keramik dalam negeri dengan memberikan berbagai insentif seperti insentif kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), mendorong peningkatan penggunaan produk keramik dalam negeri dan juga penerapan wajib SNI.

“Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga iklim usaha dan juga investasi untuk industri keramik, salah satunya dengan menerapkan SNI keramik secara wajib yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari produk impor keramik yang tidak memenuhi standar dan juga untuk memastikan kualitas produk keramik yang beredar di Indonesia ini sesuai dengan SNI," ujar dia.

Maka dengan kebijakan TKDN ini, industri dalam negeri termasuk industri keramik dapat memanfaatkan proyek-proyek pemerintah dan juga untuk mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri.