KIP Kritik Menteri Jokowi Tak Paham soal Tapera

Liputan6.com, Jakarta Komisi Informasi Pusat (KIP) menyayangkan pernyataan jajaran Menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mampu menjawab pertanyaan publik terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Salah seorang Menteri Jokowi ketika ditanya belum tahu, padahal seharusnya dilevel menteri sudah clear, siapapun yang ditanya, kementerian manapun yang ditanya terkait diluncurkan Tapera harusnya sudah paham untuk menjelaskan kepada masyarakat dan ini jadi persoalan baru," kata Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rospita Vici Paulin dalam diskusi pbulik KIP 'Kupas Tuntas Transparansi Tapera, di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Oleh karena itu, KIP meminta pemerintah untuk terbuka terhadap peraturan dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya mengenai Tapera.

Vici menjelaskan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar RI tahun 1945, dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap Tapera yang tiba-tiba programnya diluncurkan kemudian tidak dilakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di publik, dan publik kemudian mengambil asumsi sendiri," ujarnya.

Kekhawatiran Program Tapera

Menurutnya, dengan ketidaksetaraan akses maka akan menimbulkan kekhawatiran bahwa program seperti Tapera mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Terutama mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah, yang mungkin kesulitan memenuhi persyaratan untuk berpatisipasi.

Adapun merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) No. 2 Tahun 2021, KI Pusat memandang bahwa pemerintah harus terbuka terhadap peraturan dan kebijakan yang menyangkut Tapera.

“Pemerintah perlu memberi penjelasan atas kebijakan Tapera ini. Bagaimana dengan para pekerja yang sudah memiliki rumah atau memutuskan untuk tidak punya rumah? Bagaimana dengan para pekerja yang sedang mengambil KPR? Terhadap masyarakat yang sudah punya rumah dan tidak memanfaatkan dana tersebut, apakah boleh menarik dana itu sewaktu-waktu jika membutuhkan?," pungkas Vici.