Tak Terbuka ke Publik, BP Tapera Bisa Disanksi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) akan memberikan sanksi kepada BP Tapera maupun Kementerian terkait yang tidak membuka akses informasi mengenai perluasan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada masyarakat.

Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rospita Vici Paulin, menjelaskan, peran KIP sebenarnya pasif yakni tidak bisa sembarang memberikan sanksi kepada Kementerian Lembaga begitu saja. Melainkan, KIP akan bergerak aktif jika menerima laporan dari masyarakat terkait kesulitan memperoleh informasi mengenai suatu hal yang sifatnya publik.

"Bahwa keberadaan KIP pasif, jadi kami ketika ada masyarakat yang meminta informasi dan kemudian mengalami hambatan dapat melapor ke KIP dan kami akan melakukan sidang sengketa informasi yang putusannya setara dengan putusan pengadilan," kata dalam diskusi pbulik KIP 'Kupas Tuntas Transparansi Tapera, di Jakarta, dikutip Kamis (6/6/2024).

Vici menyebut, tugas utama KIP adalah melakukan monitoring evaluasi terhadap Kementerian-kementerian yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan dana Tapera ini, untuk melihat sejauh mana ketebukaan itu dilakukan kepada publik.

Selain itu, KIP menghimbau kepada masyarakat Indoensia yang ingin memperoleh informasi mengenai Tapera bisa meminta secara resmi kepada pemerintah terkait. Jika Pemerintah atau badan publik maupun yang bersentuhan dengan Tapera tidak mau memberikan informasi yang publik minta, maka publik bisa melapor ke KIP.

"KIP bisa memaksa badan publik tersebut untuk memberikan informasi yang diminta, sepanjang infromasinya terbuka dan badan publiknya tidak memberikan maka akan ada sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada siapa saja yang menghambat masyarakat mendapatkan informasi," ujarnya.

Seharusnya, kata Vici, Pemerintah menyampaikan kepada publik apa yang menjadi dasar atau pertimbangan menyangkut undang-undang apa yang menjadi dasar atau pertimbangan sehingga diambilnya kebijakan, yang kemudian seluruh masyarakat Indonesia yang masuk dalam pekerja harus diwajibkan untuk mengikuti atau kepersertaan Tapera.

"Ketika presiden menetapkan PP 21 tahun 2024, dimana Tapera itu berbasis simpanan berlandaskan gorong royong. Nah, yang jadi pertanyaan di masyarakat ketika sifatnya gotong royong disitu ada kata wajib. Yang artinya masyarakat bisa berpikir bahwa ada pemaksaan di sini Kenapa sifatnya gotong royong kemudian Itu diwajibkan semua orang harus menjadi peserta," pungkasnya.