Pemerintah Bisa Dapat 10% Saham Freeport Indonesia dengan Gratis

Lebih lanjut, Arifin mengatakan perpanjangan izin bagi PTFI memungkinkan perusahaan tersebut mengucurkan investasi lebih lama lagi di Indonesia. Bisa dibilang, manfaat yang terjadipun akan semakin luas.

Terkait prosesnya, Arifin bilang mengacu pada ketetapan aturan yang sudah ditentukan. Meski, dia belum berbicara banyak kapan target perpanjangan izin bagi Freeport Indonesia diteken.

"Ya kalau bisa ya ini kan mintanya ada kepastian, dari Freeport. Sekarang ini kita lihat perangkat aturannya udah mendukung atau belum. Kalau udah mendukung ya kita bisa consider supaya ada kepastian dia berinvestasi jangka panjang dan program hilirisasinya bisa," katanya.

"Dia juga akan melakukan juga tambahan processing fascilities di Papua kan, harus ada tambahan, sahamnya transfer lagi ke MIND ID," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap negosiasi perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mendekati 98 persen. Salah satu poinnya menyangkut penambahan 10 persen saham pemerintah di PTFI.

Bahlil mengatakan, dia termasuk dalam tim negosiasi perpanjangan izin PTFI untuk menggarap tambang di Papua. Tim itu terdiri juga dari Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya sudah melakuakan negosiasi dengan Freeport dan sudah hampir 98 persen poin-poinnya sudah disepakati," ungkap Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dia mengatakan, dalam negosiasi itu dibahas mengenai proses divestasi saham PTFI sebesar 10 persen ke pemerintah melalui BUMN. Kemudian, komitmen pembangunan smelter di Papua, serta mengikutsertakan pengusaha-pengusaha dari Papua.

"Jangan Freeport ini dari gunting kuku sampai gunting rambut semua pengusahanya dari Jakarta. Kita ingin orang Papua," tegasnya.

Terkait penambahan saham 10 persen, menurutnya prosesnya akan dilakukan dengan cepat. Ditambah lagi, pemerintah juga meminta harga saham yang dilepas jauh lebih rendah atau kalau bisa diberikan gratis.

"Divestasinya nanti cepat kok. Nanti kita umumkan lah. (Harganya) Ini sebenarnya sangat kecil, 10 persen divestasi itu, sebenarnya angkanya sekecil-kecilnya. Jauh lah Vale mah beli, kita paksakan untuk gak beli ini sebenarnya," tegasnya.

Informasi, ketentuan perpanjangan izin PTFI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Perusahaan tambang itu sudah mengantongi izin hingga 2041.

Kemudian, dengan penambahan saham 10 persen, nantinya pemerintah melalui Holding BUMN Induatri Pertambangan MIND ID akan menguasai sekitar 61 persen saham PTFI.