Top 3: Siapa Simon Aloysius Mantiri? Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok

Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. (Dok Pertamina) — Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. Simon Aloysius Mantiri ditunjuk untuk menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina, Senin. (Dok Pertamina)

Liputan6.com, Jakarta Simon Aloysius Mantiri ditunjuk untuk menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina, Senin.

"Pemegang Saham telah menunjuk Bapak Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina, serta menugaskan Bapak Condro Kirono sebagai Komisaris Independen Pertamina," ujar VP Corporste Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, kepada Liputan6.com.

Simon Aloysius Mantiri merupakan salah satu Wakil Bendahara dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju. Untuk diketahui, TKN Koalisi Indonesia Maju mengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Berita mengenai ini Simon Aloysius Mantiri ditunjuk untuk menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina ini menjadi berita yang paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com, Selasa (11/6/2024). Berikut daftarnya:

1. Profil Simon Aloysius, Anggota Dewan Pembina Gerindra Jadi Komut Pertamina Baru Pengganti Ahok

Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk mengubah susunan pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2024 yang berlangsung pada hari ini Senin (10/6/2024).

Dalam RUPS ini, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri menjadi Komisaris Utama. Posisi Simon ini menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur menjelang Pemilu 2024.

Penujukan Simon Aloysius Mantiri ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-128/MBU/06/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Baca artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, OJK Buka Suara

Ilustrasi OJK (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut buka suara mengenai Muhammadiyah tarik dana dari BSI (Bank Syariah Indonesia). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae meminta kedua belah pihak menjalin komunikasi.

Muhammadiyah menarik dana yang ditaksir hingga belasan triliun dari BSI. Hal itu dilakukan untuk mengalihkan ke bank syariah lain hingga bank syariah tingkat daerah.

Dian menilai tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan dari tindakan Muhammadiyah menarik dana dari BSI. Dia bilang, fenomena penarikan dana oleh nasabah merupakan hal yang normal.

"Kalau kita melihat sejauh ini BSI ini masih sangat likuid, dan tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan sebetulnya masalah penrikan dana ini," kata Dian dalam Konferensi Pers, Senin (10/6/2024).

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Program Tapera Tak Bakal Ditunda, Pekerja Swasta Potong Gaji Mulai 2027

Alasan Pemerintah Wajibkan Pekerja Bayar Iuran Tapera — Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjelaskan bahwa tabungan perumahan rakyat (Tapera) merupakan kelanjutan dari badan pertimbangan tabungan perumahan (Bapertarum), yang sebelumnya hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan tetap dijalankan pada 2027. Hal ini diungkap oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Dengan begitu, pendapatan atau gaji karyawan swasta akan dipotong mulai 2027.

"2027 itu kan hanya segmen pekerja swasta ya," kata Heru dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Namun Heru tidak bersedia mengungkapkan waktunya pemotongan program Tapera bagi golongan pekerja lainnya. Termasuk pekerja mandiri yang ikut masuk tergolong peserta Tapera.

"Kalau segmen pekerja lainnya tidka diatur secara spesifik, menunggu kesiapan BP Tapera dan Komite," tegasnya.

Baca artikel selengkapnya di sini