Induk Perusahaan TikTok Dikabarkan Bakal PHK Besar-besaran Karyawan di Indonesia

Perjanjian yang tidak biasa ini, yang mengakibatkan GoTo menjadi pendukung pasif operasi e-commerce gabungan tersebut, memungkinkan ByteDance untuk memulai kembali bisnisnya di Indonesia dan mematuhi peraturan yang diberlakukan untuk menghentikan layanan ritel online-nya.

Indonesia pertama kali memperkenalkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi layanan e-commerce lokal dan usaha kecil agar tidak dirugikan oleh perusahaan asing yang lebih besar.

Penggabungan antara ByteDance dan Tokopedia dalam operasi e-commerce juga memungkinkan ByteDance untuk memulai kembali bisnisnya di Indonesia, mematuhi peraturan yang diberlakukan untuk melindungi layanan e-commerce lokal dan usaha kecil dari persaingan asing yang lebih besar.

ByteDance telah bergabung dengan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok lainnya dalam merampingkan bisnis mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga profitabilitas mereka di tengah perlambatan ekonomi, dengan pengurangan jumlah karyawan yang signifikan, setidaknya puluhan ribu pekerjaan selama dua tahun terakhir.

Di sisi lain, TikTok milik ByteDance juga mengalami perombakan besar-besaran, termasuk pemecatan ratusan karyawan di tim pemasaran dan operasinya secara global bulan lalu.

Reporter: Idris Rusadi Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menjelaskan upaya menjaga risiko dari masuknya barang-barang impor yang murah ke dalam negeri sebenarnya telah diatur oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

"Dalam kaitan tentu menjaga risiko dari masuknya barang-barang yang murah apalagi juga dengan cara yang tidak memenuhi peraturan, merupakan kewenangan dari pemerintah dan berbagai kelembagaan disitu yang berkaitan," kata Mahendra saat ditemui di Palembang, Selasa (28/5/2024).

Kendati demikian, OJK tetap memiliki peran untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor yakni, dengan meningkatkan akses pembiayaan.

"Untuk meningkatkan daya saing kapasitas pemahaman dari berbagai perusahaan UMKM maupun yang besar tentu yang bisa dilakukan dari segi skalanya adalah peningkatan kepada akses keuangannya," ujarnya.

Selain itu, OJK bukan hanya mendukung dari segi pembiayaan saja, melainkan juga melakukan pelatihan dan edukasi kepada UMKM-UMKM di Indonesia agar keterampilan diberbagai bidang meningkat.

Sebagai contoh, meningkatkan keterampilan pelaku UMKM supaya bisa memanfaatkan platform digital untuk pemasarannya, hingga penggunaan alat transaksi pembayaran agar modern.

"Dari segi kualitasnya adalah berbagai kegiatan pelatihan edukasi. Lalu berbagai keterampilan kemampuan berkaitan dengan marketing yang dikaitkan dengan platform e-commerce, maupun juga penggunaan tekno digital sosmed yang kemudian di interface-kan, sehingga apa yang selama ini dikenal secara tradisional konvensional dari transaksi fisik ini menjadi lebih modern lebih berbasis IT dan luas," jelasnya.

Namun untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan langkah-langkah secara bertahap, misalnya OJK mengadakan sosialisasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), didalam kegiatan ini bukan hanya mengajak masyarakat untuk membeli produk lokal saja, melainkan juga ada sosialisasi pembiayaan hingga edukasi kepada pelaku UMKM.

"Ini semua memang harus dibangun tidak bisa otomatis terjadi begitu saja, dan mengharapkan UMKM langsung fasih paham terhadap hal ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Amartha bersama dengan lembaga internasional yakni Women's World Banking, SME Finance Forum, dan Accion, menyelenggarakan The 2024 Asia Grassroots Forum. Forum global ini mengumpulkan investor, entrepreneur, inovator, dan pembuat kebijakan untuk mengakselerasi potensi ekonomi akar rumput Asia. Dengan memfasilitasi inovasi di bidang teknologi dan keuangan, forum ini bertujuan untuk melibatkan institusi global berpartisipasi dalam impact investing.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkembang pesat di seluruh Asia, terutama di Asia Tenggara, yang menjadi rumah bagi jutaan UMKM, hingga 40% dari ekonomi wilayah tersebut. Khususnya, usaha mikro yang mencapai 94% dari total UMKM, berperan penting sebagai mesin ekonomi, terutama di negara seperti Indonesia.

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, 90% pengusaha mikro di Asia Tenggara menghadapi kendala seperti akses layanan keuangan, tantangan dalam mendapatkan pinjaman karena jaminan dan riwayat kredit yang kurang memadai, serta literasi digital keuangan yang rendah, terutama di daerah pedesaan.

Berangkat dari hal ini, fintech seperti Amartha berperan penting dalam menyediakan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat yang kurang terjangkau. Terlihat bahwa proporsi usaha mikro yang lebih besar, dibandingkan dengan usaha menengah, meminjam dari layanan pinjaman fintech.

"Selama 14 tahun, Amartha telah berkembang pesat dengan memanfaatkan potensi akar rumput yang sangat besar, namun seringkali terabaikan. Kinerja keuangan Amartha yang kuat, termasuk pencapaian profitabilitas selama tiga tahun terakhir, adalah bukti dari potensi yang dimiliki. Kami mengundang seluruh stakeholder di Indonesia, dan secara global, untuk bergabung bersama Amartha dalam menggali dan memberdayakan segmen ultra mikro," kata Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra dikutip Minggu (26/5/2024). 

"Forum ini bertujuan untuk menjadi pendorong kolaborasi, mengumpulkan berbagai experts di bidang teknologi dan keuangan. Bersama-sama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh untuk kemajuan ekonomi akar rumput. Saya mengajak masyarakat umum untuk bergabung, dan berkolaborasi dalam agenda bersama yakni: scaling impact, mendigitalisasi UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk kesejahteraan yang merata,” tambah Taufan.