AHY Minta Seluruh Kantor Pertanahan Contoh yang Ada di Badung Bali

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Bali, Kamis (13/6/2024). (Arief/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono ingin ada modernisasi dalam palayanan di kantor pertanahan (kantah). Salah satunya seperti dilakukan di kantah Kabupaten Badung, Bali.

AHY menilai, Kantah Kabupaten Badung sudah bagus. Mengingat beberapa waktu lalu Provinsi Bali juga dinobatkan sebagai provinsi lengkap. Artinya, pemetaan pertanahan hingga pelayanannya sudah mumpuni.

"Kantah Kabupaten Badung ini termasuk yang sudah bagus, tetapi di tempat lain tidak semuanya sudah seideal ini," kata AHY di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Bali, Kamis (13/6/2024).

Dia menginginkan kantor pengurusan sertifikat tanah di daerah lain turut mencontoh modernisasi yang dilakukan. Meski begitu, menurutnya itu menjadi tantangan tersendiri.

"Inilah yang menjadi tantangan Kementerian ATR/BPN," ucapnya.

Misalnya, perbaikan pada tempat pengarsipan atau penyimpanan dokumen yang jadi tantangan. Dia bilang, salah satu caranya adalah melalui digitalisasi, dengan mengalihkan dokumen fisik menjadi digital. Belum lagi, berbicara soal jenis dokumen pertanahan yang tidak boleh rusak.

"Sambil kita melakukan alih media dengan merubah dokumen fisik menjadi elektronik, tetap butuh waktu masa transisi untuk penyimpanan. (Dokumen) ini kan harus aman betul, jangan sampai rusak karena cuaca atau hilang dan sebagainya," tutur AHY.

Dengan demikian, anak sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk melakukan perbaikan. Utamanya menyasar pada kantor pertanahan yang belum memiliki penyimpanan dokumen yang mumpuni.

Adapun dalam kunjungannya kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN berkesempatan menyapa masyarakat yang sedang memperoleh layanan pertanahan. Selain itu, ia juga meninjau dan menyapa pegawai-pegawai yang bekerja di Kantah Kabupaten Badung.

2 dari 3 halaman

Jurus AHY Lawan Calo Surat Tanah

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono punya jurus dalam menumpas calo surat tanah. Salah satunya melalui mobil layanan sertifikat jemput ke tempat (LaserJet).

LaserJet merupakan mobil layanan yang bisa mendatangi langsung titik pemukiman, khususnya di beberapa titik seperti di Kabupaten Badung, Bali. Dengan begitu, petugas pelayanan BPN daerah bisa langsung bertemu dengan masyarakat.

Pria yang karib disebut AHY ini menilai upaya tersebut bisa mengurangi praktik-praktik curang yang dilakukan oleh oknum dalam pengurusan sertifikat tanah.

"Iya betul, kita memang semangat adalah semakin masyarakat bisa langsung mengurus administrasi pertanahan ini sendiri tanpa ada perantara atau calo atau siapapun lebih bagus, karena sudah pasti tidak ada biaya tambahan apapun itu karena langsung diurus dan ternyata juga tidak sulit, sederhana, cepat prosesnya, tidak dipersulit," ungkap AHY saat meninjau operasional LaserJet, di Badung, Bali, Kamis (13/6/2024).

Dia menyampaikan, proses pelayanannya tidak berbeda dengan pengurusan kantor pertanahan (kantah). Nilai lebihnya adalah masyarakat tak perlu jauh-jauh menjangkau kantah setempat.

3 dari 3 halaman

Hindari Pungutan Ilegal

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meninjau operasional LaserJet, di Badung, Bali, Kamis (13/6/2024). (Arief/Liputan6.com)

Di sisi lain, tak adanya perantara lain membuat proses pengurusan surat tanah tadi menjadi lebih aman. Alhasil, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lebih atas pungutan diluar tarif yang ditentukan.

"Ini benar-benar warga langsung bertemu dengan para petugas BPN kami, dengan mesin, dengan sistem. Sehingga tentunya menjadi jauh lebih efisien, tidak dipungut biaya aneh-aneh ataupun ya berlama-lama," tuturnya.

Setidaknya, ada 9 kendaraan yang disebar di sembilan kabupaten/kota se Provinsi Bali. Kendaraan itu khusus mengurus sertifikat elektronik.