LNG Jadi Andalan di Era Transisi Energi, Infrastruktur Harus Disiapkan

Liputan6.com, Jakarta Kebutuhan energi gas bumi ke depan diprediksi akan terus meningkat. Sebab itu, Indonesia harus  benar-benar menyiapkan infrastruktur.

Kenaikan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang sudah menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi di mana pada transisi energi di Indonesia membuat gas jadi solusi.

Gas bumi menjadi pilihan karena selain cadangan yang masih besar di Indonesia, emisi yang dihasilkan juga jauh lebih rendah ketimbang energi fosil lain. Bahkan ke depan LNG akan punya peran utama dalam bisnis gas di Tanah Air.

Berdasarkan data Indonesia Gas Society (IGS), temuan gas saat ini banyak terdapat di Indonesia Bagian Timur, sedangkan kebutuhan didominasi di Indonesia Bagian Barat sehingga gas dalam bentuk LNG akan jadi pilihan utama. Saat ini kebutuhan gas di Sumatera dan Jawa saja mencapai hampir 3.000 MMscfd.

Jumlah itu akan terus meningkat menjadi sekitar 4.000 MMscfd hingga 2040. Secara keseluruhan kebutuhan gas dalam negeri terus tumbuh dari 4.000an MMscfd mendekati 6.000an MMscfd pada 2040 yang akan dipasok melalui LNG, apalagi jika tidak ada temuan baru LNG akan didatangkan dari luar negeri.

Senior Advisor Indonesia Gas Society (IGS), Salis Aprilian, menyatakan untuk mengantisipasi banyaknya temuan cadangan gas serta penggunaan LNG yang bakal semakin meningkat maka infrastruktur harus disiapkan.

"Saat ada temuan belum bisa sampai ke konsumen gas. Ini bottleneck sehingga kita tidak bisa produksikan temuan gas. Tantangan berikutnya adanya aturan justru masih membuat pengembangan dari lapangan gas ini lebih birokratik," ungkap Salis dalam Media Forum yang digelar IGS di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Indonesia Gas Society (IGS) menggandeng Rystad menghasilkan Indonesian Gas Market White Paper yang menggambarkan kondisi industri gas bumi di Indonesia. Kajian tersebut juga menjabarkan tiga tantangan utama pengembangan bisnis gas bumi.

Pertama, pasokan gas eksisiting yang menurun akibat natural declining. Kedua, keterbatasan infrastruktur menghambat monetisasi lapangan-lapangan gas yang jauh dari sumber demand.

Ketiga, ketidakjelasan peraturan dan panjangnya proses birokrasi dalam bisnis gas menyebabkan ketidakpastian waktu proyek dan memperburuk keekonomian.

Untuk mengatasi dampak tersebut, IGS mengusulkan beberapa rekomendasi yang bisa jadi cara untuk menghadapi berbagai persoalan, yaitu pemberian insentif untuk pengembangan infrastruktur dan pengembangan hulu migas dalam bentuk keringanan pajak, pendanaan dengan bunga rendah, public private partnership, dan mempersingkat birokrasi dan persetujuan dalam perizinan gas bumi.

IGS juga merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh atas kebijakan HGBT. Selain itu IGS juga mendorong adanya keterlibatan seluruh stakeholders dalam penyusunan kebijakan dan aturan sehingga dapat diaplikasikan dan mendukung perkembangan industri gas.

Aris Mulya Azof, Chairman IGS, menyatakan tantangan yang dihadapi industri gas harus dihadapi melalui kolaborasi semua pihak.

"Kami dari IGS punya tanggung jawab mendorong pengembangan gas di Indonesia dan memberikan masukan keada pemerintah untuk bisnis gas mengenai upstream, midstream dan downstream," ungkap Aris.