Kabar Teranyar Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah BPR Karya Remaja Indramayu

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencetak sejarah dalam penanganan bank bermasalah. Belum lama ini LPS berhasil sehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ), menjadi bank normal yang sebelumnya masuk dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR).

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi mengatakan ini adalah kali pertama LPS melakukan penanganan BDR dengan cara banknya disehatkan melalui kewenangan baru sejak diterbitkannya UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Hal ini merupakan inovasi baru untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan dengan melibatkan calon investor atau pihak lainnya sebelum  LPS memutuskan opsi resolusi yaitu purchase and assumption, bridge bank, penyertaan modal sementara, atau likuidasi," kata Suwandi di Cirebon,  Jumat (14/6/2024).

Diketahui, sebagaimana tertuang pada UU P2SK, LPS berwenang melakukan penanganan bank yang berstatus BDR di mana LPS dapat melakukan penjajakan kepada bank yang berminat untuk mengambil alih seluruh, atau sebagian aset dan kewajiban bank serta penjajakan kepada calon investor lainnya, di mana sebelumnya LPS tidak memiliki kewenangan ini.

Suwandi mengatakan, sebagai implementasi atas kewenangan tersebut, LPS kemudian melakukan berbagai upaya penyehatan BIMJ antara lain bekerjasama dengan Bank BJB yang merupakan kreditur BIMJ untuk menjadi investor. Penyehatan BIMJ dilakukan dengan melakukan konversi pinjaman BIMJ kepada Bank BJB menjadi modal inti tambahan sebesar Rp 25 miliar dari seluruh pinjaman BIMJ kepada Bank BJB sebesar Rp 39 miliar.

Dengan cara ini, LPS bisa menghemat Rp127miliar karena tidak perlu membayar klaim penjaminan apabila banknya dilikuidasi. Maka dengan konversi tersebut, perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank menurut mencapai 28,83 persen dan cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir mencapai 27,03 persen, artinya dengan KPMM dan cash ratio tersebut, BIMJ sudah dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan mengenai solvabilitas dan likuiditas perbankan.

"Per 30 April 2024, total aset BIMJ sebesar Rp 160,89 miliar,  total kewajiban Rp 158,42 miliar dengan simpanan Rp 114,20 miliar serta total ekuitas sebesar Rp 2,47 miliar," pungkasnya.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap perkembangan terkait proses pemindahan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa dana untuk pembangunan kantor LPS di IKN telah naik dari sebelumnya sebesar Rp 891 miliar.

“(Dana pembangunan kantor LPS di IKN) kini bisa Rp 1 triliun lebih," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor LPS, Jakarta pada Selasa (28/5/2024).

Ia pun memastikan bahwa LPS mematuhi ketentuan hukum yang mengharuskan lembaga tersebut bertugas di ibu kota negara, yang nantinya segera dipindah ke Nusantara. 

"By law (secara hukum), Kantor Pusat LPS berkedudukan di ibu kota negara. Jadi kalau ditugaskan di mana saja siap. Kita pindah sesuai perintah," jelasnya.

Purbaya menargetkan pembangunan tahap pertama kantor LPS di IKN Nusantara rampung pada Agustus 2024.

"Agustus sebagian lantai pertama dibangun, dan pembangunan mencakup 3 tahap,” bebernya. Untuk pembangunan fase ketiga ditargetkan selesai pada April 2025 mendatang.

Namun Purbaya juga menyebut, pemindahan karyawan LPS ke IKN akan mengalami keterlambatan. Hal itu lantaran adanya sedikit kendala dalam proses pembangunan.

"Kita sudah siapkan orang-orang (karyawan LPS) yang akan pindah tahap pertama. April tahun depan kita siap (pindah kantor) ke sana," tambahnya.