Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Minta Tambahan Anggaran Rp 804 Miliar, Terbanyak buat Bayar Ini

Diberitakan sebelumnya, Komisi XI DPR RI meminta defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2025 dipatok lebih kecil. Dewan legislatif itu khawatir tingginya defisit APBN akan memberatkan tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, dalam penetapan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM -PPKF), defisit anggaran RAPBN 2025 dipatok pada rentang 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran ini cukup tinggi mengingat batas aman defisit di angka 3 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa membuka kemungkinan defisit APBN 2025 bisa turun. Mengungat pembahasannya masih terus berjalan.

"Defisit nanti dibicarain di Banggar (Badan Anggaran DPR RI)," ujar Suharo saat dikonfirmasi, di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (7/6/2024).

Suharso mengaku ada kemungkinan untuk besaran defisit itu turun lebih rendah lagi. Apalagi, dia pernah mengusulkan besaran defisit anggaran tahun perdana Prabowo-Gibran di kisaran 1,5-1,8 persen.

Namun, kata dia, keputusan besaran defisit anggaran dalam RAPBN 2025 akan diputuskan dalam rapat Banggar dan pemerintah. "Ya kita lihat lagi nanti. Banyak cara," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic bersikukuh meminta defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 ditetapkan rendah. Mengingat, ada beban lainnya yang harus ditanggung pemerintah perdana Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dolfie menuturkan, sejumlah porsi beban bagi APBN 2025 mendatang. Salah satu yang disorotinya adalah beban utang pemerintah yang mencapai sekitar Rp 497 triliun di 2024 ini. 

Dia khawatir defisit anggaran malah makin besar dengan adanya beban utang tadi. Mengingat defisit anggaran itu dibiayai salah satunya dari utang. Informasi, defisit APBN 2025 ditetapkan dalam rentang 2,45 persen sampai 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"APBN 2025 buatlah defisit yang rendah sebagai permulaan jangan langsung tinggi, jangan sudah utang bebannya banyak, masuk pemerintahan baru dibebani utang yang juga besar. Biarkan pemerintahan baru mulai dengan beban utang yang paling kecil," kata Dolfie dalam Rapat Kerja dengan pemerintah, di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025 sebesar Rp53.195.389.273.000,00 atau Rp53,19 triliun.

Pagu indikatif ini telah diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirabbil 'alamin kita menyetujui rencana apa anggaran Kementerian Keuangan tahun 2025 sebesar itu," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir.

Menimpali, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih atas sikap Komisi XI yang menyetujui usulan lagu indikatif Kementerian Keuangan 2025. Dia menyebut, Komisi XI merupakan mitra penting Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara.

"Kami berterima kasih kepada pimpinan dan atas dukungan komisi XI yang kami sangat hargai, selama ini benar-benar membuat kami bisa bekerja baik untuk bisa menjaga keuangan negara dan mengelola keuangan negara, terima kasih pak," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya,  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran sebesar Rp 53,19 triliun untuk Kementerian Keuangan tahun 2025 mendatang. Ini jadi anggaran Kemenkeu perdana pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

"Jumlah total pagu indikatifnya Rp 53.195.389.273.000," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Dia menjelaskan, besaran usulan anggaran ini bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp 42,79 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 21,76 miliar, dan hibah sebesar Rp 7,24 miliar. Tak cuma itu, dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu senilai Rp 10,37 triliun.