DPR Restui Anggaran Kementerian ATR/BPN Ditambah Jadi Rp 14 Triliun

Liputan6.com, Bali Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang sepakat jika anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ditambah. Sehingga totalnya menjadi Rp 14 triliun untuk tahun 2025 mendatang.

Diketahui, pagu anggaran bagi Kementerian ATR/BPN dipatok sebesar Rp 6,45 triliun. Namun, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 14 triliun.

"Jadi kami akan mendorong karena di komisi (Komisi II DPR RI) juga ada anggota Banggar (Badan Anggaran), untuk mendorong kepada kementerian keuangan, bukan hanya Rp 14 triliun," kata Junimart usai menghadiri Reforma Agraria Summit 2024, di Sanur, Bali, Jumat (14/6/2024).

Dia mengaku sudah meminta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran. Utamanya menambah jumlah anggaran untuk menunjang kerja ATR/BPN.

"Khususnya yang pertama untuk pelaksanaan program, apa namanya, teknologi IT, itu tentu memerlukan banyak biaya. Yang kedua tentang bantuan hukum kepada ATR/BPN, karena dalam praktek selama ini hampir 40 persen kerja kerja dari para kepala kantor itu selalu dianggap bermasalah dan selalu menjadi hal yang membuat terganggunya kerja-kerja teman-teman para Kepala Kantor Pertanahan, akibat urusan dengan para APH (aparat penegak hukum)," bebernya.

Dengan begitu, anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu meminta Kementerian ATR/BPN untuk memberikan bantuan hukum para kepala kantor pertanahan. Tujuannya memastikan pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan lancar.

Junimart mengaku akan melakukan koordinasi dengan Banggar DPR RI terkait penambahan anggaran tersebut. Harapannya Banggar DPR RI bisa turut membahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita akan komunikasi dengan Banggar DPR RI dan kami minta supaya Banggar juga juga bisa komunikasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kerja kerja itu. Kenapa demikian? Karena tanah ini sangat berurusan dengan rakyat," pungkasnya.