Peringkat Daya Saing Indonesia Naik 7 Peringkat ke Posisi 27 Dunia, Lampaui Malaysia hingga Inggris

Sementara India, meski berhasil memperbaiki peringkat dalam lima tahun terakhir, tetapi perbaikan negara ini tak segesit Indonesia. Menurut Bris, hal ini terjadi karena faktor ekonomi dan efisiensi bisnis, seperti pembenahan struktur pajak, efisiensi perbankan, tata kelola peradilan, ketersediaan lapangan kerja, hingga efisiensi manajemen bisnis di negara itu.

IMD World Competitiveness Center (WCC) menggunakan empat indikator untuk menentukan peringkat WCR 2024, yaitu performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Dari keempat indikator ini, peringkat daya saing Indonesia didongkrak oleh tinggi pada efisiensi bisnis (14), efisiensi pemerintah (23) dan performa ekonomi (24). Namun, Indonesia masih cukup lemah pada ketersediaan infrastruktur, terutama terkait infrastruktur kesehatan dan lingkungan (61), pendidikan (57), sains (45) dan teknologi (32).

Terkait efisiensi bisnis, hal yang berhasil mendongkrak skor Indonesia adalah soal masifnya ketersediaan tenaga kerja (2), efektivitas manajemen perusahaan (10), perilaku dan tata nilai masyarakat yang mendukung efisiensi perusahaan(12). Meski demikian finansial (25) dan produktivitas (30) perusahaan masih perlu ditingkatkan.

Untuk efisiensi pemerintah, nilai Indonesia paling terpuruk terkait perundangan bisnis (42) yang mendukung daya saing sektor swasta seperti aturan perdagangan, persaingan dan ketenagakerjaan.

Peringkat kedua terburuk terkait kerangka sosial yang mengukur keadilan penegakan hukum, pendapatan, dan kesetaraan gender. Sementara untuk kebijakan pajak (12) dan kebijakan finansial publik (18) terkait efisiensi bank sentral dan bank umum, Indonesia berhasil mendapat peringkat yang baik.

Penilaian IMD WCR 2024 dilakukan berdasarkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Artinya, penelitian berdasarkan survei dan data keras ini dilakukan bukan sekedar mengukur tingkat daya beli, produktivitas, dan PDB (produk domestik bruto) semata, tapi turut memperhitungkan faktor sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan (sustainability).

Sebelumnya, SKK Migas menargetkan produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030. meskipun cukup tinggi, target yang ditetapkan ini memberikan dampak positif pada pengembangan industri hulu migas di Indonesia.

Salah satu dampak positif yang didapat adalah perbaikan sistem fiskal dan perpajakan. Lembaga Pemeringkat Internasional Standard & Poor's (S&P) membeberkan bahwa perbaikan sistem pemerintah ini berdampak pada peningkatan nilai daya saing investasi hulu migas Indonesia.

Tercatat nilai daya saing investasi hulu migas nasional naik dari 4,75 pada 2020 menjadi 5,30 pada awal 2024. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, peningkatan ini berdampak signifikan pada lanskap investasi hulu migas, yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

"Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan investasi mencapai USD 13,7 miliar, meningkat 13% dari tahun 2022. Angka ini tidak hanya melampaui target rencana jangka panjang SKK Migas sebesar 5%, tetapi juga melebihi tren investasi global," kata Hudi pada Kamis (13/6/2024).

Untuk 2024, rencana investasi ditetapkan sebesar USD 16,1 miliar, menandakan peningkatan 18% dari realisasi 2023. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas program kerja berkelanjutan di sektor ini.

"Dengan meningkatnya investasi di hulu migas, program kerja seperti pengeboran, workover, dan well service juga meningkat sejak tahun 2021.

Peningkatan investasi juga berdampak positif pada kegiatan eksplorasi. Nilai investasi eksplorasi hulu migas naik dari USD  0,54 miliar pada tahun 2020 menjadiUSD 0,93 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini berkontribusi pada penemuan besar seperti Geng North dan Layaran, yang termasuk dalam lima penemuan terbesar dunia pada tahun 2023.

"Dengan adanya temuan-temuan cadangan besar (giant discoveries) tersebut di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 pada sumur Tangkulo-1 di WK (Wilayah Kerja) South Andaman sebesar 2 TCF, SKK Migas berkomitmen untuk mendorong percepatan proses on stream temuan-temuan tersebut, memastikan bahwa mereka dapat segera berkontribusi pada produksi migas nasional secepat mungkin," lanjut Hudi.

Untuk menjaga momentum positif ini, SKK Migas terus melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang dan melaksanakan berbagai upaya percepatan proses.

"SKK Migas memprioritaskan evaluasi dan penyempurnaan strategi perencanaan jangka panjang untuk memastikan tujuan organisasi selaras dengan kondisi lokal dan global yang dinamis," terang Hudi.

Hudi menekankan bahwa SKK Migas perlu adaptif dengan kondisi yang dinamis tersebut, dia menyebutkan industri hulu migas masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menghambat efisiensi dan perkembangan sektor ini dalam implementasi pemenuhan target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas di tahun 2030.

"Proses persetujuan lingkungan seperti UKL/UPL dan Amdal serta perizinan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) masih memakan waktu cukup lama. Tantangan lainnya termasuk perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), tarif KKPRL yang berlaku surut, dan keterbatasan penyediaan tubing. Infrastruktur gas yang belum terhubung sepenuhnya menyebabkan kelebihan pasokan gas tidak bisa disalurkan dengan baik," jelas Hudi.

Isu sosial dan lingkungan seperti perambahan di area hulu migas dan permintaan ganti rugi atas tanah di kawasan hutan juga menjadi kendala. Aktivitas pengeboran ilegal menyebabkan kehilangan potensi produksi yang signifikan, sehingga diperlukan penertiban dan penerapan hukuman pidana untuk efek jera.

“Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan industri hulu migas di Indonesia dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut guna meningkatkan efisiensi, memastikan keberlanjutan, dan mendukung pengembangan industri ini kedepannya,” pungkas Hudi.