Pengalaman Bangun Ibu Kota Baru, Korsel Buka Peluang Investasi di IKN

"Pembangunan Kota Sejong dibangun dengan semangat pemerataan pembangunan di Korea Selatan, sama seperti Nusantara untuk Indonesia. Kami (NAACC) ingin membagi pelajaran sukses dan peluang investasi dengan membawa dua perusahaan milik negara asal Korea Selatan, Ciguarantee dan LH," kata Park Sang-Ok, Director General/Planning and Coordination Bureau NAACC. 

Sebelumnya, delegasi dari KOICA (Korea International Cooperation Agency) juga melakukan kunjungan ke Kantor Otorita IKN Jakarta dan Nusantara. KOICA dan NAACC merupakan dua badan pemerintah Korea Selatan yang bersama melakukan perencanaan dan membangun Kota Sejong yang merupakan ibu kota negara baru di Korea Selatan. 

NAACC dan Otorita IKN juga sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan menandatangani kontrak hibah proyek pembangunan community center di IKN yang bernilai USD 20 juta.

Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Mengutip laman IKN, 2022-2024, pemindahan tahap awal ke kawasan IKN (K-IKN) membangun infrastruktur utama antara lain Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasional infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal.

Adapun Presiden Republik Indonesia akan merayakan HUT ke-79 RI di K-IKN pada 17 Agustus 2024.

2025-2035, membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya antara lain pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor ekonomi prioritas serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mengutip laman djkn.kemenkeu.go.id, ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957. Presiden Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN. Hal ini berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayah yang luas.

Selanjutnya Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 Tahun 1964 pada 22 Juni 1964. Pada 1990-an, ada wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN kembali muncul seiring kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.

Selanjutnya pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 29 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan memindahkan IKN ke luar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

Perlu diketahui, Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan Dibangunnya IKN Nusantara:

Pemerataan Pembangunan: Salah satu tujuan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan pembangunan. Saat ini, Pulau Jawa, khususnya Jakarta, menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia.

Pengurangan Beban Jakarta: Jakarta saat ini menghadapi berbagai masalah, seperti kemacetan, polusi, dan banjir. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta dan memungkinkan kota ini untuk berkembang dengan lebih baik.

Mewujudkan Visi Indonesia 2045: IKN Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara maju, adil, dan makmur.