Telan Rp 1,6 Triliun, Proyek PON XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara Rampung Juli

Kemudian, Lapangan Tenis Komplek SHB (progres 58,35 persen), Lapangan Tenis Lambung (progres 55,73 persen), Hall Anggar Komplek SHB (progres 66,32 persen), Gedung PABSI Komplek SHB (progres 71,49 persen), GOR KONI Aceh (progres 53,46 persen), Bale Meuseuraya Aceh (progres 100 persen), Stadion Mini USK (progres 63,24 persen), dan Lapangan Lambung (progres 58,23 persen).

Di Aceh juga dilaksanakan pembangunan dan renovasi Venue Dayung dan Pacuan Kuda Dalam Rangka PON XXI di Provinsi Aceh yang terdiri dari 2 venue, yakni Dayung di Waduk Keuliling Indrapuri (progres 96,93 persen), dan Pacuan Berkuda di Pacuan Kuda Blang Bebangka (progres 52,66 persen).

Selanjutnya, terdapat juga Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Venue Tambahan PON di Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 venue yaitu Kolam Renang Tirta Raya, Lapangan Tembak Rindam, Pidie Roller Skates Arena, dan Stadion Blang Paseh Pidie.

Sebelumnya, Pekan Olaraga Nasional atau PON 2024 sebentar lagi digelar di Aceh dan Sumatera Putara pada 8 September sampai 20 September 2024. Persiapan terus dilakukan agar event empat tahunan tersebut berjalan dengan lancar.

Pemantauan langsung ke venue-venue pelaksanaan ajang olahraga terbesar Indonesia itu mulai dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan KONI. Langkah ini dilakukan demi mengecek kesiapan venue menggelar PON 2024. Rencananya, proses pengecekan secara menyeluruh akan dilakukan mulai 21 Juni sampai 28 Juni 2024 mendatang.

Untuk memastikan agar pelaksanaan PON 2024 kedepannya tidak bermasalah hukum, perwakilan dari Kemenpora yang melakukan pengecekan itu dipimpin oleh Damanik, tenaga ahli (TA) bidang Pencegahan Korupsi. Damanik Eks Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, ada Deputi III Kemenpora Rudy Sufahriadi, Staf Ahli Bidang Hub Pusat & Daerah Dwijayanto, Asdep Sarpras Anwar, TA Industri & Tenaga Olahraga Dhede.

Menurut Menpora Dito Ariotedjo, jajarannya yang berangkat ke Aceh-Sumut, merupakan langkah antisipasi sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan PON 2024 tak salah secara hukum. Karena itu, dalam rombongan terdapat Damanik guna mengawal dan melihat langsung pembangunan serta kesiapan di lapangan.

"Pasca Rapat Terbatas (Ratas), kami langsung action dan kamk benar-benar mau jaga dari korupsi ajang PON 2024 ini," tegasnya.

Berkaca pada pelaksanaan PON sebelum-sebelumnya, Kemenpora yang menjadi leading sector olahraga nasional tak ingin lagi kasus hukum mencuat setelah pelaksanaan ajang empat tahunan tersebut.

Langkah antisipasi yang dilakukan, sengaja diambil oleh Kemenpora agar tak ada lagi problem-problem hukum terkait korupsi, pasca pelaksanaan PON.