Sri Mulyani Siapkan Dana Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun, Menu Diracik Pemerintahan Baru

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Pemberian THR dan Gaji ke-13 2024, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3/2024). (Sulaeman/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memasukkan program makan bergizi gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Anggaran makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun untuk 2025 ini setelah melakukan pembicaraan dengan tim dari pasangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis milik Prabowo akan diterapkan pada 2025. Namun, implementasi program yang sebelumnya dinamai makan siang gratis ini akan dilakukan secara bertahap.

"Program makanan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025," bebernya.

Bendahara negara ini menekankan bahwa anggaran program makan bergizi gratis telah menghitung defisit fiskal yang disusun pemerintah. Sehingga, defisit RAPBN 2025 tetap dikisaran 2,29 sampai 2,82 persen dari PDB.

"Jadi, angka Rp 71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya (defisit APBN)," tegasnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Sri Mulyani menyerahkan sepenuhnya ke pasangan presiden terpilih Prabowo - Gibran. Dia menyebut, fokus saat ini adalah mempersiapkan RAPBN 2025 sebaik mungkin untuk pemerintahan selanjutnya.

"Detail mengenai program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Airlangga Soal Program Makan Siang Gratis: Defisit Anggarannya Masih Dibahas DPR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). (Foto: Kemenko Perekonomian)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pembahasan penurunan target defisit anggaran 2025 masih berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Target defisit yang ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini bertujuan untuk membiayai program makan siang gratis yang diusulkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga Hartarto di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat, Senin 17 Juni 2024.

Selain itu, dia juga menanggapi pengurangan pagu anggaran beberapa Kementerian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian belum ditetapkan dan masih dapat berubah karena pembahasan masih berlanjut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani mengakui bahwa akan ada tantangan dalam penerapan program tersebut. Namun, Kementerian Keuangan berencana melakukan reformasi pada beberapa aspek untuk memitigasi tantangan tersebut.

Selain reformasi perpajakan, penguatan institusi, pembersihan dari korupsi, dan peningkatan investasi di bidang digital, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat terutama dalam menghadapi guncangan dari gejolak perekonomian global.

3 dari 3 halaman

Tingkatkan Kualitas SDM

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai upaya, seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen. Pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB, sedangkan belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.