Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Tak Bebani APBN, Tim Prabowo-Gibran Beri Bukti

Liputan6.com, Jakarta Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono mengaskan alokasi anggaran makan bergizi gratis tak mengganggu APBN 2025. Diketahui, pemerintah mulai mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan siang gratis andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Thomas menegaskan angka alokasi itu merupakan rumusan yang disepakati antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya. Meski, keputusan finalnya masih harus menunggu siklus pembahasan Rancangan APBN 2025 bersama DPR RI.

"Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN tadi," tutur Thomas dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan, angka Rp 71 triliun sebagai alokasi awal makan siang gratis di anggaran perdana Prabowo Subianto merupakan dana yang cukup. Meski, pada awalnya program makan siang gratis ini akan dilakukan secara bertahap.

Dia memastikan, pemerintah Prabowo-Gibran akan menggenjot hingga program ini terlaksana 100 persen. Pada konteks itu, pihaknya memastikan tetap melihat kemampuan dari kas negara.

"RP 71 T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto secara bertahap," kata dia.

"Fungsinya bertahap tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal jadi prinsip utama," sambung Thomas.

Tak Ganggu Defisit APBN 2025

Lebih lanjut, Thomas memastikan alokasi anggaran makan siang bergizi gratis senilai Rp 71 triliun tidak akan mengganggu besaran target defisit anggaran perdana Prabowo-Gibran. Diketehui, rentang defisit APBN 2025 berada di 2,29-2,82 persen.

"Kami juga ingin menerkankan bahwa Presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakat oleh pemerintah sekarang dan DPR," tegasnya.

"Selama beberapa minggu terkahir banyak berita-berita, nah disini kami sebagai tim gugus tugas ingin nyatakan secara gamblang bahwa dengan angka Rp 71 T terebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit APBN itu, range itu artinya terjamin," sambung Thomas Djiwandono.