Urus Izin Konser di 7 Lokasi Ini Cukup Lewat Online, Ini Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan layanan perizinan secara digital untuk penyelenggaraan event di Kepolisian RI (Polri), Senin (24/6/2024).

RI 1 berharap hal tersebut bukan sekadar website layanan, namun menjadi sebuah penyederhanaan birokrasi yang transparan dan efisien untuk penyelenggaraan acara level nasional hingga internasional.

"Betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, memotong birokrasi kita. Sehingga memunculkan cost yang lebih murah dan transparan,” ujar Jokowi.

Menurut dia, egulasi yang mengatur perizinan daring yang telah diterbitkan oleh Kepolisian RI dapat dimanfaatkan oleh para pemohon, terutama dari kalangan penyelenggara event.

Tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7/2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Hingga saat ini, digitalisasi pelayanan yang dikembangkan dimulai dengan pelayanan perizinan konser musik.

Lebih lanjut dijelaskan, kurangnya perencanaan dan kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari menjadi masalah utama penyelenggaraan event di Indonesia.

"Jadi saya minta kepada para penyelenggara event mengajukannya jauh-jauh hari, 6 bulan, 1 tahun sebelumnya. Artinya, ada manajemen perencanaan yang baik," pinta Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas yang hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi kepada jajaran Polri atas upaya melakukan digitalisasi pelayanan untuk memangkas proses birokrasi dalam penyelenggaraan event. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan event.

"Kementerian PANRB mengapresiasi upaya dari Pak Kapolri untuk memangkas proses bisnis perizinan dan kami berharap sekali ini bisa berjalan dengan optimal," ujar Anas.

Anas mengatakan, pada awalnya tidak mudah melakukan integrasi dan sekaligus pemangkasan proses bisnis layanan penyelenggaraan event. Instruksi tersebut diberikan Jokowi beberapa waktu lalu ke jajarannya.

Integrasi wajib dilakukan karena selama ini penyelenggara event harus mengurus dokumen perizinan kegiatan ke beberapa pihak, mulai dari pemilik venue, dinas pariwisata, hingga kepolisian. Sebagian prosesnya pun masih manual.