KKP Bidik Investasi Ikan Tuna di Indonesia Capai Rp 9 Triliun

Sementara realisasi investasi tuna mencapai sebesar Rp95,51 miliar pada tahun 2022, meningkat 116,76 persen dari Rp44,06 miliar pada 2021. Adapun realisasi investasi tuna pada Triwulan I dan IV Tahun 2023 mencapai Rp37,56 miliar, terdiri dari PMDN Rp25,22 miliar, dan PMA Rp12,33 miliar.

Pada periode tersebut, nilai investasi komoditas tuna berkontribusi sebesar 0,69 persen terhadap total investasi sektor kelautan dan perikanan. Realisasi PMA tahun 2023 terbesar berasal dari Jepang yakni sebesar Rp11,74 miliar (38 persen), disusul Korea Selatan Rp8,66 miliar (28 persen), dan Hongkong Rp6,02 miliar (20 persen).

"Artinya apa, permintaan tuna dari Indonesia ke luar negeri terus mengalami peningkatan," pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur penangkapan ikan tuna di perairan Indonesia. Salah satunya, untuk menjaga populasinya tetap cukup dan berkelanjutan.

Di samping itu, Indonesia tercatat juga sebagai penyumbang ekspor tuna-cakalang-tongkol (TCT) yang cukup besar ke dunia. Artinya, ada keuntungan dari aspek ekonomi jika populasi tuna tetap terjaga baik.

"Jadi bagaimana kita menjamin tetap tersedianya sumber daya tuna agar meningkatkan kesejahteraan dan memberi kontribusi buat negara lewat concern terhadap keberlanjutan," ujar Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ridwan Mulyana dalam Konferensi Pers bertajuk Memacu Hulu-Hilir Bisnis Perikanan Tuna Indonesia, di Kantor KKP, Jakarta, dikutip Jumat (21/6/2024).

Pengaturan atau pembatasan penangkapan tuna itu, kata Ridwan, akan diselaraskan dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Konsep ini, mengusung keseimbangan antara aspek ekonomi dan terjaganya ekologi.

"Artinya kita selaraskan aspek ekonomi dan ekologi supaya penangkapan tuna ini tidak mengancam sumber daya lingkungan baik itu perairan, habitat ikan, dan habitat di laut selain daripada perikanan, ada terumbu karang, mangrove, dan sebagainya," urainya.

Selanjutnya, pihqknya juga menyusu Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang perlu disepakati seluruh pemangku kepentingan. Dalam dokumen ini akan diatur jenis ikan tuna yang boleh ditangkap, termasuk ukuran hingga waktu penangkapannya.

Anak buah Menteri Kelautan dan Perikana Sakti Wahyu Trenggono itu juga menegaskan perlunya menerapkan protokol atau tata kelola perikanan berkelanjutan khusus untuk perairan kepulauan.

"Kita sudah ada dokumen cara pemanenan yang baik, itu berkaitan bagaimana kita mengatur beberapa izin yang harus diberikan supaya tetap lestari. Misalnya bagaimana alat bantu penangkapan yang tidak merusak lingkungan, itu diatur semua," bebernya.

Lebih lanjut, Ridwan juga mengatakan ada upaya menllindungi daerah pemijahan (spawning and nursery ground) ikan tuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, Laut Banda dan sekitarnya.

"Itu kita pertahankan karena ita tahu di situ tempat memijah dan bertelurnya ikan-ikan tuna, khususnya untuk yang yellow fin ya," kata Ridwan.

Sejalan dengan itu, diakuinya perbaikan basis data menjadi penting. Pada hal ini, dia turut menggandeng para pakar. Secara bersamaan, pihaknya menggandeng negara tetangga untuk menjaga populasi tuna.

"Artinya kita harus aktif bagaimana meningkatkan diplomasi, dan sebagainya. Supaya, kita dapat hak lebih banyak untuk akses pemanfaatan ikan tuna ini," urainya.