HEADLINE: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun, Bebani APBN?

Bank Dunia ternyata juga ikut menyoroti program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Prabowo ini. Lembaga keuangan internasional itu menilai, paket belanja sosial ini berpotensi meningkatkan pembentukan sumber daya manusia dalam kerangka fiskal yang berkelanjutan.

Namun Bank Dunia juga tak menepis kemungkinan bahwa program sosial di pemerintahan baru nantinya akan mendorong peningkatan belanja sosial, termasuk melalui program-program yang sudah ada dan yang baru. Hal ini termasuk program unggulan makan siang gratis di sekolah.

"Jika program tersebut dilaksanakan secara penuh dan bersamaan, perkiraan menunjukkan bahwa biaya fiskal dari gabungan program ini dapat mencapai 3 persen PDB pada tahun pertama (2025) dan sekitar 2 persen PDB setelahnya," tulis Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Edisi Juni 2024.

"Implementasi bertahap yang dibarengi dengan reformasi perpajakan, dapat mencapai tujuan tersebut, memberikan pendapatan tambahan tahunan sebesar 1-1,5 persen PDB, akan membantu pemerintah mematuhi peraturan fiskalnya," tulis laporan itu.

Bank Dunia menilai, aturan-aturan tersebut akan membantu membangun kerangka kebijakan makroekonomi yang transparan dan kredibel. Hal ini memungkinkan Indonesia berhasil menarik investasi, mendorong pertumbuhan, dan mengatasi guncangan eksternal.

Data dari laporan World Food Program State of School Feeding Worldwide Tahun 2022 menunjukkan, 418 juta anak menerima manfaat makan siang gratis di sekolah seluruh dunia, melampaui tingkat cakupan sebelum pandemi.

"Secara umum, pemberian makanan di sekolah bisa efektif jika ada kekhawatiran terhadap ketahanan pangan. Untuk mencapai hasil gizi yang lebih baik, lebih dari 80 persen program makanan sekolah nasional menggabungkan makanan dengan penyediaan kesehatan dan gizi sekolah intervensi (seperti suplementasi mikronutrien, pemberantasan cacing, kurikulum pendidikan kesehatan/gizi, intervensi kebijakan kesehatan sekolah) untuk meningkatkan hasil kesehatan dan membantu memastikan saling melengkapi dengan tujuan intervensi stunting pada 1000 hari pertama," beber Bank Dunia.

"Makanan di sekolah juga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat, dampak yang paling kuat terjadi di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dimana pengeluaran untuk makanan mewakili porsi rumah tangga yang lebih besar penghasilan," jelasnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal melihat adanya perbedaan yang jauh antara janji kampanye dengan realisasi anggaran makan siang gratis tersebut. Ia pun ingin melihat detail alokasi anggaran Rp 71 triliun.

Sebab, angka itu jauh lebih kecil dibanding proyeksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya soal program makan siang gratis, yang bisa tembus dana Rp 450 triliun. Faisal menilai, alokasi Rp 71 triliun memang tidak akan terlalu memberatkan APBN.

"Di satu sisi, ini bagi APBN 2025 tentu saja bebannya jadi lebih kecil, karena alokasi anggarannya jadi lebih sedikit. Artinya ruang APBN bisa juga dipakai untuk program-program prioritas yang lain, termasuk pada masing-masing sektor strategis yang ingin didorong pada 2025," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

"Ini juga berarti ada kemungkinan semestinya menekan anggaran defisit tidak sebesar yang diprediksi atau yang didesain sebelumnya," kata Faisal.

Namun, ia menuntut adanya detil belanja makan bergizi gratis Rp 71 triliun ini seperti apa. Pasalnya, sejauh ini belum ada rincian ke mana anggaran itu akan dialokasikan, dan siapa saja nantinya yang berhak menerima.

Faisal khawatir alokasi anggaran yang lebih kecil dari janji kampanye Prabowo tersebut malah membuat kualitas dari makan bergizi gratis jadi berkurang.

"Semustinya harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi yang didesain untuk masing-masing benefit recipients tetap berkualitas, dari sisi angkanya atau nilainya mencukupi, tidak banyak potongan sana-sini," ungkap dia.

"Termasuk misalnya potongan dalam hal delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital. Tapi dari kemudian makanan yang sampai kepada benefit recipients tetap betul-betul berkualitas. Jadi itu yang harus dijaga," pintanya.

Dengan adanya pengurangan alokasi ini, dia menduga belum semua daerah akan menerima program makan bergizi gratis di tahun pertama. Sehingga pemerintah bakal memprioritaskan daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan.

"Jadi misalnya dengan memprioritaskan pada daerah yang paling miskin, atau yang paling tinggi prevalensi dalam hal stunting, kualitas gizi dan lain-lain. Ini yang semustinya bisa dilakukan dalam mencapai efektivitas belanja," pungkas Faisal.

Hal yang sama diungkap Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Ia menilai alokasi Rp 71 triliun di tahun perdana tadi hanya sebagian kecil dari target keseluruhan. Prediksinya, program andalan Prabowo Subianto itu bisa menelan dana Rp 450 triliun untuk menyasar seluruh targetnya.

Dia mengatakan, dengan beban anggaran tadi, disinyalir program makan bergizi gratis itu tak bisa mencapai target. Mengingat kemampuan kas negara yang dinilai tak mampu menopang kebutuhannya.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi program makan siang gratis yang diinisiasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan bahwa ia optimis makan siang gratis menjadi program yang akan memberi manfaat pada para pelajar sekolah dasar di Indonesia, juga ibu hamil.

"Ini menjadi salah satu program yang kami (buruh) harapkan untuk rakyat. Karena paling tidak kecukupan gizi anak-anak kita dalam sehari itu terpenuhi, karena banyak sekali anak-anak yang belum beruntung terutama di pedalaman dan wilayah pedesan-pedesaan dari Sabang sampai Merauke," ungkap Mirah kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Selasa (25/6/2024).

"Dengan program makan siang gratis ini harapan saya nak-anak di sekolah dasar dan ibu hamil juga bisa merasakan, dan tentu menjadi satu edukasi yang penting juga, karena nanti ada kesamaan dari sisi lauknya dan juga nilai gizinya. Jadi kami saya mengapresiasi program Pak Prabowo ini ya," ujar dia.

Terkait dengan rencana anggaran program makan siang gratis senilai Rp 71 triliun, Mirah menilai, pengeluaran dana tersebut cukup baik terutama dalam mengurangi potensi risiko korupsi oleh oknum pejabat negara.

Ia pun optimistis bahwa Pemerintah baru nantinya dapat mengatur pendanaan makan siang gratis dari APBN dengan cukup baik.

"Saya optimis anggaran itu akan didapatkan. Kalau itu untuk rakyat pasti ada jalan keluar dan kemudahan. Jadi saya kira (program makan siang gratis) bisa terealisasi," jelasnya.

Selain itu, Mirah juga melihat bahwa program makan siang gratis ini akan menambah peluang bagi UMKM katering di seluruh negeri, terutama bagi ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan.

Sedangkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai alokasi Rp 71 triliun sebagai anggaran perdana program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, angka itu masih dapat diterima oleh postur APBN pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengamini anggaran makan siang gratis andalan Prabowo itu direncanakan akan masuk dalam rencana belanja negara pada APBN 2025. Said menilai, angka Rp 71 triliun sekaligus mematahkan anggapan program Makan Bergizi Gratis memerlukan anggaran jumbo.

"Kebijakan ini saya kira memberi kepastian kepada publik, bahwa selama ini yang di opinikan bahwa makan gizi gratis akan menyedot ratusan triliun tidaklah benar," kata Said kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

Dia memandang, alokasi yang sudah disebut tersebut masih dalam batas aman. Berdasarkan hitungannya, Rp 71 triliun hanya sekitar 2 persen dari total belanja negara yang ditaksir mencapai Rp 3.500 triliun.

"Alokasi program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada RAPBN 2025 adalah alokasi yang moderat dibanding total belanja negara, yang saya perkirakan mencapai Rp 3.500-an triliun atau setara 2 persen belanja negara, dengan defisit RAPBN 2025 sebesar 2,29 persen PDB," bebernya.