Beban Ekonomi Akibat Polusi Udara dari 3 PLTU Capai Rp 13 Triliun, Ini Hitungannya

Katherine melanjutkan, seiring berkembangnya perekonomian, suatu negara secara teori akan mampu menyediakan layanan kesehatan esensial yang memadai bagi warganya. Dalam hal dampak kesehatan terkait polusi udara dari sumber emisi apapun, termasuk pembangkit listrik berbasis batu bara, dapat dikatakan semua dampak negatif terhadap kesehatan pada akhirnya membebani pembayar pajak.

"Beban ini termasuk biaya yang harus dibayarkan negara dan individu, dari biaya kesehatan, penurunan produktivitas, serta risiko kematian dini,” ucap Katherine.

Pemerintah bisa memberlakukan prinsip "polluter pays" di mana pelaku harus membayar biaya pengendalian polusi serta dampak yang disebabkan oleh polusi yang dilepaskan.

"Pada akhirnya, pemerintah atau negara yang mempunyai wewenang atas pengeluaran kesejahteraan publik, dan juga yang mempunyai kuasa untuk mencegah lepasnya polusi yang berbahaya terhadap kesehatan demi perlindungan masyarakatnya,” kata Katherine menegaskan.

Sementara itu, Program Director Kesehatan untuk Bumi (KEBUMI) dr Raynaldy Budhy Prabowo mengatakan, saat ini faktor risiko penyakit paru-paru akibat paparan polusi udara terus meningkat. Faktor risiko PPOK dari polusi udara kini berada di level 22,4-36,6%, sedangkan asma tercatat di level 27,95%. Sementara itu, penyakit pneumonia di level 10-32%, kanker paru-paru di level 3-12,5%, dan tuberkulosis (TBC) di level 1,2-12,2%,

Berdasarkan data-data tersebut, dr Raynaldy berharap di masa depan tenaga kesehatan (nakes) bisa lebih siap lagi dalam memitigasi dampak perubahan iklim, termasuk polusi udara. Untuk membantu kesiapan nakes memahami dan mendorong partisipasi aktif sesuai prinsip promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, KEBUMI tengah menyiapkan kurikulum berjudul "Climate and Health".

“Negara kita menggunakan sistem penjaminan kesehatan gotong royong yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga dampak kesehatan yang muncul, sebenarnya menjadi permasalahan bersama bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya, dalam upaya mitigasi dampak kesehatan yang berpotensi muncul, sebaiknya pemerintah dan pengelola juga mengajak keterlibatan organisasi profesi kesehatan dan masyarakat terdampak agar beban yang muncul tidak menimbulkan ketimpangan,” kata dr Raynaldy.