PLN Raih Predikat Perusahaan Utilitas Terbaik di ASEAN versi Fortune 500

PLN menjadi perusahaan utilitas (kelistrikan) terbaik di antara 25 perusahaan lain sejenis dengan menduduki peringkat keenam. Perusahan asal Malaysia, Tenaga Nasional berada di peringkat 21, disusul perusahaan utilities asal Filipina, Manila Electric di peringkat 34, dan perusahaan utilities asal Singapore, Singapore Power dan juga Sembcorp Industries di peringkat 63 dan 68.

"PLN sebagai BUMN terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan membuat PLN menjadi lebih lincah dalam mengekspansi bisnis, sehingga mampu mencetak prestasi menjadi perusahaan utilities yang paling terkemuka se-Asia Tenggara," katanya.

Fortune Southeast Asia 500 tahun ini mencatat, Indonesia mendominasi dengan 110 perusahaan, disusul Thailand dengan 107 perusahaan. Malaysia, dengan 89 perusahaan dalam daftar tersebut, mengungguli Singapura dengan 84 perusahaan. Sementara itu Vietnam dengan 70 perusahaan, Filipina dengan 38 perusahaan, dan Kamboja dengan dua perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap belanja subsidi BBM hingga tarif listrik. Diketahui, nilai tukar rupiah melemah ke posisi melebihi Rp 16.000 per dolar AS.

Sri Mulyani mengatakan, subsidi energi alan terpengaruh karena dibelanjakan merujuk pada mata uang asing. Serta, pos anggaran yang bergantung pada bahan impor.

"Kalau anggaran berubah, rupiah bergerak, maka waktu kita menyusun Undang-Unsang APBN 2025 dengan asumsi rupiah yang dibawah 16.000 maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang menggunakan currency asing, seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Makanya nanti ada yang disebut efek rembesan itu, dari rupiah yang bergerak ke dalam," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/20254).

Menurutnya, pembayaran subsidi nanti akan ditagihkan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang menyalurkan BBM dan listrik tadi. Angkanya akan disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan ditambah dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jumlah subsidi kalau nanti, belanja subsidi BBM listrik, LPG itu nanti akan kalau tidak ada perubahan I, itu artinya volume sesuai dengan yang ada di UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai dengan asumsi tapi juga ada deviasi," ungkapnya.

"Ketiga faktor itu nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal, kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit dan kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara," sambung Bendahara Negara itu.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun. Ini dibagi untuk subsidi BBM sebesar Rp 25,8 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp 87,4 triliun, dan subsidi listrik Rp 64 triliun.

Dia mengatakan, realisasi penyalurannya akan disesuaikan dengan alokasi volume dan anggaran yang ditetapkan. Kemudian, akan dibayarkan negara sesuai dengan kemampuan dana APBN.

"Nanti kita akan lihat alokasi itu akan memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan peurbahan harga maupun kurs yang terjadi, dan ini yang kita sampaikan sedapat mungkin kita akan menbayar sesuai dengan keuangan negara," jelasnya.