1.000 Anggota DPR dan DPRD Terseret Judi Online, Pemerintah Harus Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari 1.000 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan yang bekerja di Kesekjenan terlibat praktik judi online. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

"Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar," ungkap Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, dikutip Jumat (28/6/2024),

Melihat maraknya fenomena judi online yang menjadi keresahan masyarakat luas, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti,Trubus Rahadiansyah menilai bahwa pengawasan terhadap praktik judi online belum cukup ketat.

Ia juga menyebut, belum ada kebijakan spesifik untuk menertibkan praktik judi online yang dapat membuat pelaku mempertimbangkan tindakannya.

"Tetapi Pemerintah sendiri belum mengeluarkan suatu kebijakan/regulasi terkait judi online ini. (Perlakuan) terhadap korban dan pelaku tidak ada, penegakan hukumnya juga masih lemah," kata Trubus kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari judi online, Trubus mengajak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera mengambil tindakan, salah satunya dengan pengawasan konten di internet.

Ia pun berharap Kominfo bisa bekerja sama dengan Polri dan penegak hukum di seluruh negeri untuk menindak tegas pelaku/penyedia praktik judi online.

"Jadi tidak hanya pemblokiran yang selama ini dilakukan, tetapi kontennya juga harus diawasi. Perlu ada kolaborasi sinergitas antara kominfo, POLRI, kepolisian, jaksa agungm sehingga bisa tegas ketika dilaporkan dan diproses," pungkasnya.