REI Harap Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi FLPP Hingga 250.000 di Tahun Ini

Selain itu, DPP REI juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain dengan Sekjen Kementerian PUPR, Dirjen PUPR, Komisioner BP Tapera, Direksi Bank BTN dan berkoordinasi dengan asosiasi usaha termasuk asosiasi pengembang lainnya.

Joko Suranto menegaskan bahwa pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang telah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Seharusnya, target besar tersebut tidak terhenti hanya di 166.000 unit pada tahun ini. Menurut CEO Buana Kassiti Group itu, tahun 2024 adalah tahun transisi yang menjadi jembatan emas (golden bridge) bagi pemerintahan mendatang yang notabene melanjutkan kebijakan dan progran pemerintah saat ini termasuk di sektor perumahan. 

Secara politis, kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut. Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan.

“Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya  fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP. Lewat fasilitas inilah negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,” ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan 5 orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan. 

Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia. Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun. 

“Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah,” papar Joko.

Menurutnya, satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP. Apa kriterianya? Antara lain rumah sudah selesai dibangun, serta konsumennya sudah berproses di bank dan sudah siap untuk akad-kredit.

Rakor DPP & DPD REI se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Saiful Islam (Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Fitrah Nur (Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR), Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera) dan Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Bank BTN).

“Kementerian PUPR sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait kuota tambahan FLPP ini, tetapi kita memahami semua tergantung kondisi fiskal negara. Kita berharap semoga ada solusi dari Kemenkeu (untuk menambah kuota FLPP). Semangat kita adalah bagaimana masyarakat tetap dapat mengakses pembiayaan perumahan,” sebut Fitrah Nur. 

Sementara itu, Saiful Islam dari Kementerian Keuangan menyebutkan pihaknya sudah menindaklanjuti kebutuhan kuota FLPP, tetapi penambahan anggaran membutuhkan persetujuan dari parlemen. 

“Ada proses politik yang harus dilalui, sehingga pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa persetujuan dulu dari DPR RI. Tapi yang pasti kita akan terus mencoba untuk melakukan akselerasi agar skema FLPP dapat terus dilanjutkan,” ungkapnya.