BI Selesaikan Blueprint Proyek Nexus, Sebentar Lagi Pembayaran Instan Antar Negara Makin Mudah

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia, dan sejumlah bank sentral di Asia Tenggara (ASEAN) telah menyelesaikan blueprint (cetak biru) Tahap 3 Proyek Nexus ini dibangun agar sistem pembayaran antarnegara bisa makin lancar dan aman.

Proyek ini inisiasi Bank for International Settlements (BIS) yang merupakan lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh bank-bank sentral untuk kerjasama moneter dan keuangan internasional. Selain Bank Indonesia, bank sentral yang juga bergabung dalam proyek ini adalah Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.

Saat ini blueprint (cetak biru) Tahap 3 Proyek Nexus telah selesai. Cetak biru ini memungkinkan para negara peserta untuk melakukan interkoneksi pembayaran instan domestik yang dimiliki peserta di kancah global dengan lancar. 

General Manager Bank for International Settlements Agustín Carstens menjelaskan, BIS berharap mitra di Nexus sukses dalam mengembangkan proyek dari konsep menjadi kenyataan. Ini merupakan proyek pertama bagi BIS Innovation Hub dengan bank sentral dan operator IPS yang menuju implementasi.

"Ketika diterapkan, proyek ini akan meningkatkan pembayaran antarnegara selaras dengan program pembayaran antarnegara G20, serta misi kami untuk mewujudkan kepentingan publik di bidang teknologi guna mendukung bank sentral dan meningkatkan fungsi sistem keuangan," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).  

"Bersama negara-negara peserta gelombang pertama, Nexus memiliki potensi untuk menghubungkan pasar dengan 1,7 miliar orang di seluruh dunia yang memungkinkan mereka melakukan pembayaran instan satu sama lain dengan mudah dan murah," tegas  Agustín Carstens.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, tujuan Nexus adalah mencapai pembayaran antarnegara yang dapat diimplementasikan berdasarkan kerangka kebijakan yang kuat, inklusif, dengan manajemen risiko yang efektif.

Visi ini selaras dengan kepentingan publik yang lebih luas untuk memberikan solusi pembayaran antarnegara yang efisien dan terjangkau bagi individu dan pelaku usaha di seluruh dunia, sehingga mampu meningkatkan partisipasi ekonomi global.

"Dengan memprioritaskan prinsip tersebut, sistem pembayaran antarnegara akan semakin lancar dan aman sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan," kata dia.