Sukses

MenpanRB Azwar Anas Beberkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan ada tahapan pemindahan ASN ke IKN dalam jangka pendek, menengah dan seterusnya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan, ada tahapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menyampaikan itu dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (1/7/2024), seperti dikutip dari Antara. "Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan ASN ke IKN ada jangka pendek, menengah, kemudian masa depan yaitu periode 2030-2034, dan seterusnya,” tutur Azwar Anas seperti dikutip dari Antara.

Azwar menuturkan, penyaringan atau penapisan pemindahan kementerian/lembaga ke IKN menggunakan instrumen penapisan untuk menyaring, mengidentifikasi, menyeleksi dan menetapkan prioritas kementerian.

Penyaringan K/L dilakukan secara runut dan sistematis berjenjang, dengan menggunakan instrumen yakni, pertama terkait pendefinisian peran strategis kementerian/lembaga, yang berkaitan dengan daya saing dan kemandirian ekonomi; kedua, terkait identifikasi K/L sebagai sistem pengambilan keputusan dan sebagai sistem pertahanan dan keamanan; ketiga, terkait bentuk risiko.

"Tapi yang paling penting adalah Presiden menyampaikan pemindahan IKN ini menjadi langkah strategis yang bukan hanya membawa perubahan fisik seperti bangunan atau gedung pemerintahan, melainkan juga transformasi pola pikir budaya kerja dan dukungan sumber daya manusia," kata Azwar Anas.

Presiden Jokowi meminta Kementerian PANRB untuk membuat regulasi yang rigid dan detail terkait pemerintahan ASN ke IKN yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Azwar mengatakan, rencana pengisian ASN ke IKN terdiri terkait perpindahan dari kementerian/lembaga ke IKN, pengadaan CPNS khusus di IKN tahun 2024, dan mutasi dari Pemda sekitar IKN.

2 dari 4 halaman

Pemindahan ASN Bakal Dimulai September 2024, Bagaimana Progres Pembangunan IKN?

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersiap menyambut aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal September 2024. OIKN optimistis pemindahan perdana ASN dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur dapat dimulai pada September 2024.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi seperti dikutip dari Antara, Sabtu (22/6/2024). "Kami optimistis. Kami juga bersiap terhadap pemindahan awal September 2024 nanti di mana akan menyambut aparatur sipil negara di ibu kota baru ini," ujar Thomas.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan pembangunan IKN sudah berjalan sesuai target. Per Kamis, 20 Juni, progres pembangunan IKN sudah mencapai 84 persen.

Thomas menuturkan, infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.

Selain itu, proyek investasi swasta non-APBN yang dibangun sebagai fasilitas penunjang juga akan selesai, mencakup pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, gudang, transportasi, dan lainnya.

"Kami yakin semua target dapat terselesaikan dan diharapkan semua target dapat terpenuhi," kata Thomas.

Sebelumnya, pada Kamis, 20 Juni, OIKN bersama Komisi VII DPR meninjau progres pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan mengevaluasi kesiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia di Kawasan Nusantara.

Thomas menuturkan, PLN telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan di IKN dengan konsep green, smart and beautiful. PLN Nusantara Power tengah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 MW di IKN. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 80 hektare.

 

 

 

3 dari 4 halaman

Smart City

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menuturkan, IKN adalah smart city dan green city yang memanfaatkan energi terbarukan. "Ini bagian dari komitmen kita dalam konteks net zero emission. Sehingga IKN ini kita cek apakah betul membangun dengan konsep-konsep tersebut dilaksanakan," ujar Sugeng.

Sugeng menuturkan, progres pembangunan PLTS di IKN sudah berjalan sebesar 10 MW dari total target 50 MW. Komisi VII DPR juga menyoroti TKDN dalam pembangunan IKN. Sebab, total APBN yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur per 2024 sudah mencapai kurang lebih Rp37 triliun.

"Kita menyaksikan langsung di lapangan memang telah terjadi bagaimana membangun IKN secara masif 24 jam terus dikerjakan," kata Sugeng.

 

 

 

4 dari 4 halaman

BKN Sudah Kantongi 111.714 Nama ASN yag Bakal Pindah ke IKN

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan seleksi terhadap total 111.714 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menceritakan, pihaknya menetapkan target seleksi terhadap 60.000 ASN pada 2023. Target ini terdiri dari 40.000 ASN dari instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN, dan 20.000 ASN dari instansi penyangga IKN.

"Pada tahun 2023, BKN telah menyelenggarakan kegiatan pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi, dengan jumlah peserta 96.760 ASN. Jumlah ini telah mencapai dan melampaui target 60.000 orang," ujar Haryomo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/6/2024).

Kegiatan seleksi PNS ini berlanjut di 2024, dengan target sama 60.000 ASN dan alokasi pagu anggaran Rp 5,5 miliar. Haryomo merinci, proses penilaian potensi dan kompetensi menggunakan program Computer Assisted Competency Test (CACT) tersebut masuk dalam salah satu dari empat kegiatan prioritas BKN tahun ini.

"Sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan pemetaan penilaian potensi kompetensi pada 14.954 ASN," jelas dia.

Selain itu, BKN pada 2024 ini juga melakukan penyusunan standar penilaian potensi dan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi di instansi pemerintahan. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional ini senilai Rp 2 miliar.

Sampai 31 Mei 2024, Haryomo melaporkan, progres capaian untuk program ini sebesar 20 persen.

"Kegiatan yang dilakukan adalah membangun virtual assessment center, yang dimulai dengan kegiatan penyusunan simulasi assessment center berbasis artificial intelligent, yang dalam pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara daring menggunakan teknologi natural language processing, artificial intelligent, machine learning, dan blockchain," urainya.